Peduli Covid-19 JPPB Usung Isu Perempuan dan Anak di Pilgub Bengkulu
Bengkulu, hariandialog.co.id – Jaringan perempuan peduli Bengkulu bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menggelar “Sosialisasi Pentingnya Isu Perempuan dan Anak Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020”. Menghadirkan narasumber aktivis perempuan Bengkulu yang juga anggota KPID Provinsi Bengkulu, Fonika Thoyib, S.Sos, Ketua KPU Provinsi Irwan Syahputra, S.Sos,MM dan bertindak sebagai moderator ketua PUPA Bengkulu Susi Handayani.
Irwan Syahputra selaku ketua KPU Provinsi Bengkulu membeberkan pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal dihelat 9 Desember 2020 mendatang. Diakui Irwan bahwa banyak penolakan terhadap hajatan Pilkada serentak alasan ancaman Pandemi Covid-19. Namun menurutnya kalau ditunda terus kita tidak tahu kapan Pandemi Covid-19 ini berakhir. Sebab itu tetap dilaksanakan namun dengan aturan ketat bagi semuanya baik itu penyelenggara, peserta, partisipan dan masyarakat pemilih, dengan mematuhi peraturan kesehatan (Prokes) demi keselamatan bersama.
KPU provinsi Bengkulu sudah menetapkan tiga pasang cagub dan cawagub yang akan bertarung di Pilgub Bengkulu yakni berdasarkan urutan 1.Helmi Hasan-Muslihan urutan 2. Rohidin Mersyah-Rosjonsyah dan urutan 3. Agusrin M Najamudin-Imron Rosyadi. Saat ini memasuki masa kampanye dimana paslon dilarang kampanye dengan mengumpulkan massa melebihi 50 orang. Dilarang menggelar konser terbuka dengan mengundang artis dan memberi bantuan barang bergambar paslon dengan nilai melebihi enam puluh ribu rupiah. KPU juga sudah menetapkan dalam debat Pilkada akan dilakukan dalam studio dan hanya di ikuti paslon masing-masing. Penyelenggara hanya diizinkan empat–sampai lima orang agar tidak ada kerumunan massa pendukung.
Sementara itu aktivis perempuan, Fonika Thoyib, S.Sos dalam paparannya membeberkan belum adanya paslon yang mengusung isu penting tentang perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu. Ia mengajak masyarakat mencermati Visi Misi Paslon. Fonika minta agar KPU memasukkan pertanyaan isu perempuan dan anak untuk paslon dalam debat yang bakal digelar. Karena ia menilai isu perempuan dan anak yang sangat menonjol di Provinsi Bengkulu belum menjadi prioritas dalam Visi Misi para paslon. Padahal isu perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu sangat memprihatinkan, dimana angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi nomor enam secara nasional. Dua Kabupaten yakni Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko angka KDRT dan anak sangat mendominasi. Seperti perempuan yang singelparent karena kecelakaan kawin muda, kemiskinan, bekerja tanpa upah, korban perkosaan orang terdekat. Ketidakadilan dan bullying akibat kecelakaan ketika masih sekolah.
Jaringan perempuan Bengkulu sudah terus berusaha memberi pendampingan, namun Pemerintah sangat minim menyediakan anggaran di APBD. Apalagi perempuan yang duduk di legislatif juga sedikit dan suaranya tidak terakomodir secara baik. Ia menilai tidak ada Parpol yang mengusung perempuan menjadi kepala daerah, karena perempuan masih dinilai lemah. Sebab itu ia minta KPU dalam debat menyiapkan pertanyaan soal komitmen paslon jika terpilih ada perhatian serius terhadap perempuan dan anak serta menganggarkan dana APBD untuk pendampingan bagi jaringan perempuan di Provinsi Bengkulu. (hasanah)
