Ekonomi

Menkeu Sri Mulyani Sudah 17 Tahun Reformasi Pengelolaan Keuangan

Jakarta, hariandialog.co.id.– Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati mengatakan bahwa sistem pengelolaan keuangan Indonesia telah
mengalami reformasi secara fundamental pada 2003-2004. Hal itu terjadi
sejak adanya 3 Undang- Undang (UU) yang lahir, yaitu UU Keuangan
Negara, Perbendaharaan Negara dan Pengawasan atau Pertanggungjawaban
Keuangan Negara.

“sudah 16-17 tahun lalu sudah mengalami reformasi secara fundamental
dalam pengelolaan keuangan. Fungsi perbendaharaan negara telah
dilaksanakan dan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPb),” katanya dalam seminar secara virtual, Senin
(26/10/2020)

          Sri Mulyani menuturkan, DJBp merupakan titik awal reformasi
perbendaharaan di Republik ini. namun sayangnya saat awal dibentuk,
direktorat tersebut mempunyai reputasi yang buruk.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, dalam DJPb terdapat banyak
calo – calo anggaran. Untuk mengatasi hal itu banyak terobosan yang
dilakukan kemenkeu, mulai dari tahapan sistem pencairan, dimulai dari
front office, middle office hingga back office. Kemudian ada treasury
single account dan treasury billing room

 Tak hanya itu, DJPB juga telah mengembangkan berbagai sistem untuk
mengatur agar pengelolaan perbendaharaan semakin baik, dengan sistem
perbendaharaan dan sistem anggaran negara atau SPAM, dan SAKTI.
“dengan berbagai langkah moderanisasi dan reformasi ini, fungsi
perbendaharaan di Indonesia semakin lama semakin baik,” terangnya.
(okznfinan/diah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami