Bobby Nasution Diprediksi Kalah

Jakarta, hariandialog.co.id – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar serentak di 270 daerah di Indonesia pada 9 Desember mendatang akan berjalan aman dan lancar. “Potensi konflik dikhawatirkan hanya akan terjadi di beberapa wilayah di Papua. Sementara jumlah golput (golongan putih) dalam Pilkada 2020 ini diperkirakan mencapai 30-40 persen,” ungkap Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Dialog di Jakarta, Selasa (1/12).
Dari pantauan IPW, sebagian besar petahana akan memenangkan Pilkada 2020, dengan perolehan suara di atas 55 persen. “Sementara jagoan PDIP di Kota Medan dan Kota Surabaya diprediksi akan menderita kekalahan, dengan perolehan suara hanya 30-40 persen,” jelas Neta.
Dalam Pilkada Kota Medan, Sumatera Utara, PDIP menjagokan pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman sebagai calon walikota dan wakil walikota. Bobby adalah menantu Presiden Joko Widodo.
Sedangkan pada Pilkada Kota Surabaya, Jawa Timur, PDIP mengusung pasangan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai calon walikota dan wakil walikota.
IPW melihat tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020. Ada lima alasan mengapa menurut Neta Pilkada 2020 tidak perlu ditunda. Pertama, tidak ada jaminan kapan pandemi Covid l-19 berakhir. Kedua, situasi keamanan di berbagai daerah, terutama yang melaksanakan pilkada sangat kondusif. Ketiga, tidak akan terjadi kerumunan massa yang mengkhawatirkan karena pengaturan jam kedatangan para pencoblos sangat ketat.
“Keempat, kekhawatiran munculnya klaster baru diperkirakan tidak akan terjadi, mengingat para pencoblos adalah warga sekitar, dengan tingkat partisipasi 60-70 persen, sementara para saksi yang hadir akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat,” papar Neta.
 Kelima, lanjut Neta, pilkada serentak juga akan membuat perekonomian di daerah menggeliat. “Sebab sedikitnya ada sekitar Rp 20 triliun dana berputar, mulai dari dana politik para calon kepala daerah hingga dana APBD dan APBN yang dikucurkan pemerintah,” cetusnya.
Anggaran Pilkada 2020 yang semula disiapkan pemerintah sebanyak Rp 15,23 triliun, sudah mendapat tambahan anggaran APBN sebanyak Rp 4,77 triliun, sehingga totalnya Rp 20,4 triliun. “Penambahan itu untuk membiayai anggaran protokol kesehatan pada saat pilkada dilakukan. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan dana dari biaya politik para seluruh calon yang diperkirakan lebih dari Rp 5 triliun,” terang Neta.
Sebab itulah IPW menilai tidak ada alasan untuk menunda Pilkada 2020. (yud)