Kesra

Sebelum Covid Rp.20 Juta Sekarang Rp.26 Juta Kemenag Umumkan Kenaikan Tarif Umroh

Jakarta, hariandialog.co.id.-  Kementerian Agama (Kemenag)
RI secara resmi menaikkan tarif standar atau tarif referensi umrah
dari Rp20 juta menjadi Rp26 juta bagi para umat Islam yang hendak
melaksanakan ibadah umrah di masa pandemi virus Corona (Covid-19).

            Tarif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama
(KMA) Nomor 777/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan disahkan oleh
Menteri Agama periode 2019-2020 Fachrul Razi. “Menetapkan besaran
Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi (BPPIU
Referensi) masa pandemi sebesar Rp26 juta,” bunyi Keputusan Menteri
Agama tersebut dikutip Senin (18/1).

           Penetapan tarif standar umrah di tengah pandemi meliputi
tiga komponen pembiayaan yakni, biaya pelayanan jamaah umrah di
Indonesia, biaya pelayanan jamaah umrah dalam perjalanan, dan biaya
pelayanan jamaah umrah di Arab Saudi.

Tiga komponen itu turut memperhitungkan biaya penerbangan pulang pergi
bagi jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya.

       Angka tersebut menjadi pedoman wajib bagi Kemenag dan pihak
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kemenag akan bertugas
melakukan pengawasan dan pengendalian kepada PPIU. Pengawasan
dilakukan agar layanan yang diberikan kepada jemaah umrah sesuai
standar pelayanan minimal dan protokol kesehatan Covid-19.

       Sementara PPIU wajib merujuk edaran tersebut dalam menetapkan
BPPIU sesuai standar pelayanan minimal dan protokol Kesehatan
Covid-19. Aturan tersebut juga mengingatkan pihak PPIU yang menetapkan
biaya umrah di bawah Rp 26 juta. Kemenag tidak langsung menetapkan
sanksi pada PPIU tersebut. “Dalam hal PPIU menetapkan BPPIU di bawah
besaran BPPIU referensi, PPIU wajib melaporkan secara tertulis kepada
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh,” bunyi keputusan
tersebut.

        Sebelum masa pandemi, Kemenag telah menetapkan biaya referensi
penyelenggaraan umrah sebesar Rp20 juta. Angka itu tercantum dalam
Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Sejumlah kebijakan diterapkan
di antaranya 75 persen bekerja dari rumah atau Work From Home hingga
pembatasan jam operasional tempat-tempat umum.  (cnni/diah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami