Politikus PD Rachland Nashidik Menuding KKSP Moeldoko Berbohong Masalah Tempat

Jakarta, hariandialog.co.id.-  Politikus Partai Demokrat,
Rachland Nashidik menuding Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko
berbohong mengenai lokasi pertemuan dengan sejumlah kader Demokrat.
Moeldoko sebelumnya mengakui beberapa kali pernah bertemu kader
Demokrat di kediamannya, kendati tak menjelaskan detail waktunya.

         Melalui sebuah cuitan di akun pribadinya di Twitter, Rachland
menyebut pertemuan Moeldoko dan kader Demokrat bukan dilakukan di
rumah melainkan di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
CNNIndonesia.com sudah mendapatkan izin dari Rachland untuk mengutip
cuitan tersebut. “Jangan bohong. Pertemuan itu bukan di kediaman, tapi
di hotel Aston Rasuna lantai 28, Rabu tanggal 27 Januari 2021 Pkl.
21.00. Anda datang ke situ, bukan mereka mendatangi Anda,” tulis
Rachland dalam akun Twitternya, @RachlanNashidik.

         Seteru bermula dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti
Yudhoyono yang mengungkapkan ada pihak di lingkaran dekat Presiden
Jokowi  yang hendak mengambil paksa partainya lewat jalur Kongres Luar
Biasa (KLB). AHY kemudian mengirim surat ke Jokowi untuk
mengklarifikasi hal itu.

         Adapun Kepala Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief menuding
bahwa Moeldoko jadi sosok di balik upaya pengambilalihan partainya
secara paksa. Pernyataan ini diutarakan melalui akun Twitter
pribadinya.

         Pada hari yang sama, Moeldoko buka suara terkait tudingan
yang mengarah pada dirinya. Mantan Panglima TNI itu membantah tudingan
yang menyebut dirinya merupakan dalang kudeta kepemimpinan di Partai
Demokrat.

         Namun dia mengakui, memang sempat kedatangan tamu yang diduga
kader Demokrat. Menurut Moeldoko, kedatangan mereka untuk menyampaikan
keluhan mengenai konflik di tubuh partai berlambang Mercy itu.
“Berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gua dengerin
aja, berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenarnya prihatin lihat
situasi itu, karena saya bagian yang mencintai Demokrat,” kata
Moeldoko.

          Dalam konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono atau AHY sebelumnya menyatakan ada gerakan politik
dari pejabat lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi untuk mengambil alih
paksa kepemimpinannya.

          Menurut AHY, manuver politik tersebut merupakan inisiatif
lima kader dan eks kader Partai Demokrat, serta seorang pejabat tinggi
pemerintahan. Demokrat menduga, pengambilalihan secara paksa itu untuk
kepentingan Moeldoko maju pada Pilpres 2024. (cnni/tur)