Berita Daerah

Kajati Kalbar Dr.Masyhudi, SH,MH Beri Sambutan Acara Pencanangan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

Pontianak, hariandialog.co.id. Kepala Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Barat, Dr.H.Masyhudi, SH,MH dihadapan Kepala Kantor
Kemenkumham Kalbar; Ketua Ombusman Perwakilan Propinsi Kalbar; dan
Para Pejabat Utama Kemenkumham Kalbar memberi sambutan arahan dalam
acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di
Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat.

          Menurut Masyhudi, WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM
(Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) merupakan predikat yang diberikan
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi
(Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah yang
menyelenggarakan fungsi pelayanan sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

           Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus
terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah
predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan
jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan PermenPANRB Nomor
52 Tahun 2014 yang telah diperbaharui dengan PermenPANRB Nomor 10
Tahun 2019.

           “Pencanangan Pembangunan ZI yang dilakukan hari ini
merupakan langkah awal dalam rangka membagun ZI dalam rangka
mewujudkan WBK/WBBM di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat. Agar
pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM berjalan sesuai dengan yang
digariskan oleh Pemerintah dan untuk terlaksana dengan baik maka
diperlukan  lima langkah strategi dalam membangun ZI,” kata sang
Doktor Hukum jebolan Unpad Bandung itu.

            Adapun kelima yang dimaksud yakni satu :  Komitmen, dua :
Kemudahan Pelayanan, ketiga :  Program yang menyentuh masyarakat;
empat :  Monitoring dan Evaluasi; dan lima : Manajemen. Media.

          Sehingga diharapkan dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM yang
meliputi delapan area perubahan yaitu: 1. Manajemen Perubahan ; 2.
Penataan Peraturan Perundang-Undangan, ;. 3. Penataan dan Penguatan
Organisasi, ; 4. Penataan Tata Laksana, ; 5. Penataan Sumber Daya
Manusia, ; 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, ; 7. Penguatan
Pengawasan, ; 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dapat berjalan
dengan baik sebagaimana yang diharapkan yakni terciptanya pelayanan
Pablik yang Prima. (kir/tob).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami