Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Membangun dan Membangun Transportasi di Kalbar
PUTUSSIBAU, hariandialog.co,id.– Kepala Balai Pengelola Transportasi Daerah Kalbar mewakili Dirjen Perhubungan Darat, H.Syamsuddin, mengatakan, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus selama ini telah berperan banyak dalam mendorong anggaran APBN untuk pembangunan di Kalbar.
“Masyarakat Kalbar harus bersyukur dan bangga karena Lasarus adalah tokoh nasional yang sangat membanggakan,”katanya dalam acara penyerahan bantuan bus untuk yayasan pendidikan sekolah bruder cabang Putussibau, Sabtu (20/2).
Dijelaskannya, ada banyak pembangunan infrastruktur yang berhasil beliau perjuangkan di Kalbar diantaranya pembangunanan Bandara Singkawang, pembangunan dermaga internasional di Kijing, pembangunan terminal barang di Badau.
“Termasuk pembangunan dermaga, jembatan timbang dan pembangunan sarana konketifitas transportasi pembangunan anak sekolah dan lainnya,” jelasnya.
Dikatakannya, saat ini sarana transportasi di Kalbar sudah sangat maju dan berkembang pesat semua berkat dukungan ketua Komisi V DPR RI.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan, dengan ditunjuknya dirinya sebagai Ketua Komisi V DPR RI merupakan sebuah anugrah bagi Kalbar.
“Jabatan saya posisinya sangat strategis dalam bargaining politik anggaran,”kata Dia.
Lanjutnya, dalam jabatan tersebut dirinya tidak hanya melihat kepentingan pembangunan Kalbar saja melainkan juga seluruh daerah se Indonesia.
“Tentu dalam posisi itu saya melakukan chaeck and balance terkait anggaran APBN yang ada apakah proporsional atau tidak dengan pembangunan yang diberikan untuk Kalbar,”terangnya.
Lanjut Dia, Kalbar memang sudah seharusnya diperhatikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) mengingat dulunya Kalbar sebagai wilayah penghasil kayu terbesar dan sekarang penghasil batu bara terbesar.
“Datangnya bantuan yang bersumber dari APBN tidak terlepas dari kebijakan politik anggaran PDIP,”sampainya.
Lanjutnya, Pembangunan APBN yang ada saat ini di Kalbar merupakan bagian dari kerja politik PDIP yang harus diketahui bersama. (suarapemred/redstu)
