Hukum dan Kriminal

Kasus Dugaan Pidana Merek Peradin di SP3 kan Bareskrim DPC Jawa Timur Akan Lapor Balik

Surabaya, hariandialog.co.id,.-  Direktorat Tindak Pidana
Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menghentikan penyidikan
kasus dugaan pidana merek dan indikasi geografis dengan terlapor Ketua
DPP Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) Ropaun Rambe dan 7 advokat
Peradin lainnya.

            Melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Nomor
S/Tap/58.4/II/ Dikttipideksus menyatakan laporan yang dilayangkan oleh
Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) pada 2017 lalu tidak cukup
bukti.

             Ketua DPP Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin), Ropaun
Rambe menjelaskan, kasus ini awalnya sidik oleh Polda Jatim dengan
tanda bukti lapor Nomor TBL/61/X/2017/SUS/JATIM tertanggal 27 Oktober
2017 dan kemudian penyidikannya ditarik ke Bareskrim Polri. “Pada
waktu itu, kami dituduh sebagai organisasi ilegal sehingga terjadilah
kekacauan dalam organisasi kami yang pemicunya dari internal sendiri,”
kata Ropaun Rambe, Sabtu (13-03-2021).

             Menurut Ropaun Rambe, SP3 yang telah diterbitkan oleh
Bareskrim Polri ini merupakan bukti bahwa Perkumpulan Advokat
Indonesia (Peradin) tidak melakukan tindak pidana. Sebagaimana laporan
yang dilayangkan Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Persatuan Advokat
Indonesia Jawa Timur, Tjuk Harijono. “Alhamdulillah, SP3 dikeluarkan
karena tidak cukup bukti dalam melakukan kejahatan memakai merk
Peradin,” ujarnya.

             Untuk itu, Rambe sapaan akrab Rapoun Rambe berharap, SP3
ini sekaligus sebagai upaya menganulir pemberitaan miring yang
merugikan DPP Peradin, khususnya bagi dirinya dan 7 anggotanya. Yakni
Belly Vidya Setiawan Daniel, Eko Juniarso, Rohman Hakim, Zaini
Susanto, Ani, Joko dan Rina Widyawati. “Kami ingin memulihkan harkat,
martabat dan kedudukan mereka sebagai advokat yang sah, dilindungi
hukum,” terangnya.

               Dengan SP3 ini, Rambe menyebut bahwa organisasi Peradin
yang dipimpinnya merupakan organisasi yang sah berdasarkan ijin dari
Kemenkumham. Sebaliknya, Rambe juga telah mengantongi data surat dari
Kemendagri, Kemenkumham dan Kebaspol, jika sang organisasi sang
pelapor, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) justru tidak berijin
atau ilegal. “Tiga surat itu kami dapatkan saat kami menggugat mereka
di Pengadilan Negeri di Jakarta atas dugaan melakukan perbuatan
melawan hukum. Mereka ini justru ilegal alias abal-abal. Anehnya, kok
bisa muncul merek tanpa legalitas sama dengan anak haram jaga,”
ungkapnya.

              Sementara, Advokat Belly Vidya Setiawan Daniel mengaku
sempat tidak nyaman dengan kondisi ini. Ia menyebut, laporan Polisi
yang dilayangkan Tjuk Harijono telah membentuk opini yang sesat,
sebagai advokat abal-abal. “Untuk itu kami akan meminta
pertanggungjawaban kepada anggota-anggota Peradin yang pindah ke
sebelah, yang membuat organisasi ini kacau balau,” jelasnya.

           Untuk itu, Ketua DPC Perkumpulan Advokat Indonesia
(Peradin) Surabaya ini akan melaporkan balik para pelapor yang sempat
menyeret sang ketua umumnya sebagai tersangka, meski akhirnya di SP3
oleh Bareskrim Polri.  “Upaya kami akan melaporkan balik, karena ada
anggota kami yang menyeberang ke sebelah telah mengambil data-data di
Korwil Peradin. Kami akan meminta pertanggungjawaban untuk
dikembalikan,” tandas Belly. (sindo/ tur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami