Impor Beras 1 Juta Ton: Lawan Pemerintah, DPR Bela Bulog
Jakarta, hariandialog.co.id – Terjadi kontradiksi antara pemerintah dan Bulog terkait rencana impor beras 1 juta ton tahun ini. Bulog melawan perintah. DPR pun membela Bulog.
“Kalau melihat realita di lapangan, tidak ada kegundahan tentang ketersediaan pangan, khususnya beras, sekarang di mana-mana sedang panen raya, produksi padi kita sedang bagus. Tak ada alasan logis pemerintah melakukan impor,” ungkap anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip kepada hariandialog.co.id lewat pesan teks, Rabu (17/3).
Made Urip yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan itu berpendapat, secara nasional dirinya yakin sedang surplus beras, apalagi sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif, sehingga tidak ada alasan logis bagi pemerintah untuk melakukan impor beras.
“Apalagi stok beras di gudang-gudang Bulog hasil impor terdahulu masih penuh. Sirkulasi beras Bulog tidak jalan. Ini akibat penugasan Bulog tidak lagi menangani Rastra (beras untuk keluarga sejahtera), diubah menjadi BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai),” jelasnya.
“Bulog menanggung beban yang amat berat, seperti memelihara beras di gudang-gudang dengan ‘cost’ (ongkos) sangat tinggi. Kalau enggak dipelihara, beras akan busuk dan berkutu,” tegas wakil rakyat dari Bali ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pereknomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melakukan impor beras sejumlah 1 juta ton tahun ini. Importasi dalam waktu dekat itu akan digunakan sebagai cadangan.
Hal tersebut diperkuat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) ini mengatakan impor beras 1 juta ton di 2021 ini tidak akan menghancurkan harga di tingkat petani. Luthfi memastikan kebijakan importasi itu bertujuan menjaga stok dan menstabilkan harga beras.
“Ini (impor) bagian dari strategi memastikan harga stabil. Percayalah tidak ada niat pemerintah untuk menghancurkan harga petani terutama saat sedang panen raya,” kata Luthfi dalam konferensi pers virtual, Senin (15/3).
Pemerintah, kata mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ini memerlukan “iron stock” atau cadangan untuk memastikan pasokan terus terjaga. Menurutnya, sebagai cadangan, beras impor tersebut tak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, melainkan ketika ada kebutuhan mendesak seperti bantuan sosial (bansos) atau pun operasi pasar untuk stabilisasi harga.
Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso akan mengutamakan penyerapan produksi beras dalam negeri untuk kebutuhan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), sebelum melaksanakan penugasan impor beras sebanyak satu juta ton dari pemerintah.
“Prinsipnya kami utamakan produksi dalam negeri untuk penyerapan CBP,” kata Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (15/3).
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri ini menegaskan hingga saat ini Bulog bersama Kementerian Pertanian masih terus melakukan penyerapan produksi gabah dan beras dalam negeri di seluruh Indonesia.
Bahkan menurut Buwas, panggilan akrab Budi Waseso, yang akrab Bulog belum tentu akan melaksanakan penugasan impor beras, mengingat saat ini memasuki masa panen raya padi di seluruh Indonesia.
“Walau kami mendapat tugas impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap prioritaskan produk dalam negeri sekarang yang mencapai masa puncak panen raya,” tegasnya.
Menurut Buwas, per 14 Maret 2021 total stok beras yang tersedia di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok CBP, dan 23.708 ton stok beras komersial.
Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan, Program KPSA dan tanggap darurat bencana sesuai dengan kebutuhan Bulog. Bahkan dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Buwas mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks-impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebanyak 1.785.450 ton.
Buwas menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.
Pemerintah berencana melakukan impor beras 1 juta ton awal tahun 2021 ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan CBP sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional. (yud)