Ekonomi

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia: PB NU Ormas Pertama Penerima IUP Pertambangan

Jakarta, hariandialog.co.id-  – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya akan memberikan konsesi tambang batu bara kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). NU bakal menjadi organisasi masyarakat pertama yang mendapatkan hak konsesi tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.
Bahlil bilang dirinya sudah meminta pertimbangan ke beberapa menteri hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan PBNU sebuah konsesi tambang batu bara yang cadangannya besar.

          Dia tak merinci seberapa besar tambang yang akan dikelola PBNU termasuk lokasi tambang tersebut. Yang jelas, Bahlil bilang izin kelola tambang ini bakal mengoptimalkan organisasi. “Saya kemarin atas arahan dan pertimbangan beberapa menteri bahkan sudah disetujui Presiden Jokowi, kita akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola dalam rangka mengoptimalkan organisasi,” kata Bahlil saat memberikan kuliah umum pada Pembukaan Pra Kongres VIII BEM Perguruan Tinggi NU se-Nusantara di Universitas Islam As Syafi’iyah, Bekasi, dikutip Minggu (02-6-2024).

        “Tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya hampir selesai, itu janji saya kepada kalian semua,” ungkap Bahlil tulis dtc.
           Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan baru yang mengizinkan tambang dikelola oleh ormas keagamaan. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

         PP Nomor 25 Tahun 2024 ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan. Di beleid tersebut, pemerintah memberikan izin tambang mineral dan batu bara (minerba) kepada ormas keagamaan.

         Dalam aturan tersebut juga menuangkan bahwa pemerintah pusat berwenang menawarkan WIUPK secara prioritas. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam.

            Alhasil, apabila pemerintah pusat memberikan WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, maka pemerintah dapat berupaya dalam mendorong pemberdayaan (empowering) ormas keagamaan. (nasya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami