Ekonomi

Gelar FGD Bank Indonesia Indentifikasi 3 Tantangan Pariwisata Bali dan Solusi ke Depan

Denpasar-hariandialog.co.id – Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 5,98% (yoy) lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 5,11% (yoy) dan meningkat dibandingkan triwulan IV 2023 yang tercatat 5,86% (yoy). Penyumbang utama pertumbuhan masih didominasi sektor pariwisata dari sektor akomodasi, makan dan minum masih tumbuh dua digit sebesar 13,03% (yoy) diikuti sektor transportasi tumbuh sebesar 7,28% (yoy).

Pengembangan pariwisata sangat masif dan tidak terkelola dengan baik berpotensi mengancam kesinambungan perekonomian, meningkatkan kesenjangan antar daerah dan mengubah aspek sosial masyarakat serta nilai-nilai adat dan tradisi budaya menjadi modal dasar masyarakat Bali.Untuk mengakselerasi praktek pariwisata berkualitas dan berkesinambungan.

Untuk itu Bank Indonesia menggelar FGD dibuka Deputi Bank Indonesia Bali Diah Utari, dihadiri pemangku kepentingan sektor pariwisata Bali 28 Mei 2024 lalu gelar FGD bertemakan ”Strategi Mendorong Implementasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan di Bali”. diantaranya Dinas Pariwisata Provinsi,Kota/Kab Bali Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, Bali Hotel Association (BHA), Bali Villa Association (BVA) dan Perumda Kerthi Bali Santhi.

FGD bertujuan mengidentifikasi tantangan pariwisata di Bali dan menetapkan prioritas tantangan yang diselesaikan bertahap bersinergi melibatkan stakeholder. Bank Indonesia dan pemangku kepentingan pariwisata Bali mengidentifikasi terdapat 3 (tiga) kelompok besar tantangan dalam mewujudkan pariwisata berkualitas di Bali, Pertama aspek kualitas mencakup keamanan destinasi dan atraksi wisata, ke dua regulasi termasuk aspek sinkronisasi peraturan, legalitas usaha dan tata kelola serta, Tiga sinergi dan kolaborasi.

Terkait aspek kualitas diklasifikasikan antara lain aspek kualitas destinasi pariwisata dan kualitas industri pariwisata.Dalam aspek didalamnya masalah jaminan keamanan (safety) bagi wisatawan dan kenyamanan masyarakat lokal, ketersediaan transportasi publik, pengelolaan sampah, daya dukung Daerah Tujuan Wisata (DTW), keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Permasalahan-permasalahan tersebut jika tidak dengan tuntas ditangani saat ini maka ke depan akan semakin membesar dan kompleks sehingga menjauhkan Bali sebagai destinasi quality tourism global.

Dari sisi regulasi, tantangan yang teridentifikasi terkait optimalisasi pelaksanaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dan pemanfaatan dana PWA untuk menciptakan pariwisata berkualitas. Selain itu, pengurusan legalitas usaha maupun perizinan bagi pelaku usaha perlu diperjelas mekanismenya dan solusi jika didalam pelaksanaannya terdapat kendala sebagai contoh terkait dengan perizinan penggunaan Air Bawah Tanah (ABT). Penegakan aturan juga kritikal agar dapat memberikan jaminan kepastian bagi pelaku usaha. Hal yang mengemuka lainnya adalah sinkronisasi regulasi pusat dan daerah, agar Pemerintah Daerah memiliki peran lebih signifikan dalam regulasi perizinan di wilayahnya. Dengan demikian diharapkan pembangunan akomodasi pariwisata yang masif dan tidak terkontrol, yang berdampak negatif pada Bali dapat dicegah.

Usulan dan Penanganan

Diah menyebut,Bank Indonesia dan pemangku kepentingan sektor pariwisata Bali memandang pentingnya sinergi dan kolaborasi antar otoritas dan pihak terkait menimbang cukup kompleksnya tantangan yang ada. Maka, disepakati pembahasan secara reguler oleh BI dan Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota/Kab di Bali serta asosiasi terkait agar menghasilkan usulan dan penanganan permasalahan utama yang solutif, konklusif, dan efektif. Prioritas 4 (empat) permasalahan utama pariwisata diidentifikasi memerlukan penanganan bersama meliputi (1) Sinergi perizinan investasi pusat dan daerah serta legalitas izin pelaku usaha, (2) Jaminan keamanan dan kelayakan DTW, (3) Optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) dan pemanfaatannya, serta (4) Infrastruktur akses dan kelestarian lingkungan.Berbagai usulan solusi terhadap berbagai permasalahan pariwisata tersebut akan diajukan sebagai rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan.(nani )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami