Kesra

Kemendagri Rapat Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Jakarta, hariandialog.co.id.– Pemerintah melalui Ditjen Bina
Pembangunan Daerah, Kemendagri mengadakan Rapat Koordinasi Pusat dan
Daerah dalam percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE). Rapat
yang berlangsung pada 28-29 Mei 2024 ini bertujuan untuk memastikan
upaya PPKE yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah berjalan
secara sinergis, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

             “Target kita untuk PPKE pada 2024 yaitu 0 %. Sehingga
rapat ini penting untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis
yang akan diambil guna mencapai target tersebut,” kata Direktur SUPD
III, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, TB. Chaerul Dwi Sapta saat
membuka rakor, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (30/5)
tulis pikiran rakyat.

            Menurutnya, kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor
lintas sektor, sehingga penanganannya diperlukan kolaborasi yang erat
antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat, dan
akademisi untuk menuntaskan permasalahan sosial yang ada di
masyarakat.

            Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri
telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
yang mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tim ini
melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), swasta, dan
perguruan tinggi untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan
secara efektif.

          “Kami percaya bahwa kerjasama lintas sektor dan lintas
bidang akan memperkuat upaya-upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kita untuk
menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ungkapnya.

           Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diharapkan
dapat menjadi leading sector dalam percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem, dengan berkoordinasi secara efektif antara pemerintah pusat
dan daerah serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya ini.

           Adapun peserta rapat ini melibatkan perwakilan Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian
Desa Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretariat Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bappeda
Provinsi secara luring, serta Bappeda, Dinas Sosial, dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota secara daring. (nadira)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami