Nasional

KPK Menilai RUU Polri: Revisi Bisa Menggangu Kinerja KPK

Jakarta, hariandialog.co.id.–  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menilai, Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bisa mengganggu kinerja
lembaga antirasuah. Pasalnya, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa
Polri bisa mengawasi dan membina teknis penyidik pegawai negeri sipil
(PPNS) di kementerian/lembaga.

            Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan, independensi
KPK sudah tidak bisa diganggung gugat. Meski berada di bawah kekuasaan
eksekutif, KPK bekerja secara profesional dan independen. “Satu hal
yang tidak bisa diganggu adalah persoalan independensi KPK sebagaimana
diatur dalam pasal 3 UU KPK,” kata Alex dikonfirmasi, Selasa (3/6).

           Pimpinan KPK dua periode ini menegaskan, indepensi KPK itu
salah satunya terkait rekrutmen penyelidik dan penyidik. Ia
menegaskan, KPK bisa mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri.
“Hanya dalam pelatihannya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum
(APH) lain, bisa Polri atau Kejaksaan Agung,” tegas Alex.

           Ia menekankan, KPK tidak perlu meminta restu dari lembaga
lain untuk mengangkat penyelidik dan penyidik. Bahkan, KPK yang justru
diberi wewenang mengawasi kinerja APH lain. “Dalam penanganan perkara
korupsi justru KPK yang oleh UU diberi kewenangan untuk mengawasi
kinerja APH lain,” ucap Alex.

          Oleh karena itu, Alex mengingatkan untuk tidak
membolak-balikan aturan yang ada saat ini. “Jadi jangan dibolak
balik,” pungkas Alex.

           Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
Muhammad Isnur sebelumnya menyatakan bahwa peran Polri ke depan akan
memiliki kekuatan atau kewenangan yang luar biasa. Menurutnya, Polri
dapat melakukan intervensi mulai dari tahap rekrutmen Penyelidik dan
Penyidik KPK sampai dengan pelaksanaan tugas dari KPK.

         Selain itu, PPNS yang tidak dipersyaratkan juga perlu
persetujuan pelimpahan perkara, salah satunya Penyidik Lingkungan
Hidup. “Pada tahap rekrutmen, kepolisian memiliki kewenangan untuk
memberikan rekomendasi pengangkatan untuk penyidik pegawai negeri
sipil dan/atau penyidik lain yang ditetapkan oleh UU sebelum diangkat
oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf n Revisi UU Kepolisian,” ucap Isnur, Minggu (2-6-2024),
tulis jawapos.

          Hal itu dinilai berpotensi membuat KPK semakin lemah. Sebab
dalam mengangkat penyidiknya, KPK perlu mendapat rekomendasi
pengangkatan dari kepolisian. (han).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami