Nasional

Pemerintah Akhirnya Menunda Tapera

Jakarta, hariandialog.co.id.-  Penolakan keras yang dilakukan buruh
dan karyawan membuat pemerintah berpikir ulang untuk menerapkan
kebijakan potongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

          Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dia dan koleganya
Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk melakukan penundaan Tapera.

          Hal itu diungkapkan Basuki usai menghadiri rapat kerja
bersama Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. “Jadi
kalau misalnya ada usulan (penudaan), apalagi DPR misalnya, ketua MPR
untuk diundur, menurut saya dan saya sudah kontak dengan Bu Menteri
Keuangan (Sri Mulyani) juga kita akan ikut (sepakat menunda),” kata
Basuki, Kamis, 6 Juni 2024.

          Menurutnya, program Tapera memang tidak perlu tergesa-gesa
menerapkannya jika belum siap dijalankan.

Ia menyebut, pemerintah sudah menyusun aturan soal Tapera sejak tahun 2016.

          Kemudian, bersama Sri Mulyani, Basuki melakukan pengecekan
kredibilitas, hingga akhirnya pemungutan iuran diundur hingga 2027.
“Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan
Bu Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust.
Sehingga kita undur ini sudah, sampai 2027,” ujarnya.

           Sehingga, Basuki mengaku setuju jika DPR atau MPR
mengusulkan iuran Tapera diundur. Sebab program Tapera menurutnya
harus melihat kesiapan masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP Irine
Yusiana Roba Putri, melontarkan kritik pedas terkait potong gaji
karyawan untuk iuran Tapera.

Dia menegaskan bahwa subsidi itu kewajiban warga negara, bukan sesama
warga negara.

“Kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan, ‘Ya itu
kalau yang mampu nanti untuk subsidi yang tidak mampu’. Mohon maaf,
Pak, subsidi itu kewajiban negara, bukan sesama warga negara memberi
subsidi,” katanya.

“Kalau sesama warga negara namanya gotong royong. Dan alangkah malunya
negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab dari tantangan yang
masyarakat hadapi. Jadi, Pak, mohon penjelasan tentang Tapera,”
lanjutnya.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyoroti belum adanya
lokasi pasti yang akan dijadikan perumahan pasca adanya kebijakan
Tapera.

Sejak aturan Tapera digulirkan, pemerintah belum menjelaskan detail
perihal lokasi untuk perumahan bagi rakyat tersebut.

“Sekarang pertanyaanya, iuran sudah dipotong terus rumahnya di mana?”
ucap Iqbal dalam jumpa pers di lokasi unjuk rasa di kawasan Bundaran
Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Kemudian Iqbal pun membandingkan dengan kondisi yang ada pada tahun
90-an, di mana ketika itu terdapat kebijakan serupa bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS), TNI maupun Polri.

Menurut Iqbal, iuran perumahan di masa-masa lalu lebih jelas lantaran
masyarakat sudah tahu akan tinggal di mana, ketika upahnya dipotong
negara untul mencicil iuran perumahan sejenis Tapera tersebut.

“Dulu tahun 80 tahun 90-an seorang PNS, prajurit TNI-Polri begitu dia
dipotong iuran rumah sudah tahu ‘oh rumahnya di Perumnas 1, oh
rumahnya di Perumnas 2, di Bekasi, Depok, Tangerang, Jakarta,”
ucapnya.

“Coba kalian tanya sama BP Tapera dan menteri-menteri, itu rumahnya di
mana? Programnya dijalankan, upahnya dipotong, pertanyaan sederhana,
rumahnya di mana? Emang nggak niat kasih rumah kok,”sambungnya.

Mustahil Punya Rumah dari Tapera

“Jadi Tapera di desain hanya untuk tidak punya rumah. Pertanyaannya,
uang iuran ini dikumpulkan untuk apa?,” ujar Said Iqbal.

Oleh sebabnya ia pun mendesak agar Presiden Joko Widodo segera
mencabut kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
21 Tahun 2024 itu.

Dirinya pun mengancam akan mengerahkan massa lebih besar daripada yang
pihaknya lakukan hari ini jika kebijakan itu tak segera dicabut. “Kami
minta sekali lagi kami berkeyakinan bapak Presiden Jokowi akan
membatalkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera ini,” pungkasnya.
(red-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami