Nasional

Guru Besar Fakultas Hukum UB Rachmat Safa’at: Lebih Baik Korban PHK Dapat Bansos

Jakarta, hariandialog.co.id.-  – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, Rachmat Safa’at tengah mengupayakan agar korban pemutusan
hubungan kerja atau PHK mendapat bansos alias bantuan sosial dari
pemerintah.

            Rachmat yang dalam kajiannya fokus pada isu perburuhan,
mengatakan bahwa korban PHK sudah seharusnya mendapat bansos. Hal ini
sekaligus sebagai protes terhadap pernyataan menteri yang menyebut
korban judi online layak mendapat bansos.     “Korban judi online saja
diberi bansos, apalagi korban PHK yang jumlahnya ratusan ribu,” ucap
Rachmat kepada Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

            Untuk itu, ia dan sejawat dosen hukum perburuhan
Universitas Brawijaya akan memberikan bantuan hukum bagi para korban
gelombang tsunami PHK. “Kami memberikan fasilitasi bagi buruh korban
tsunami PHK untuk mendapatkan bantuan hukum,” ujarnya.

           Rachmat akan menemui pimpinan serikat buruh. Ia dan
kawan-kawan dosen yang selama ini menekuni hukum perburuhan merasa
terpanggil untuk mendampingi para korban PHK. “Korban judi online saja
diberi bansos oleh pemerintah, mengapa kita tidak mendampingi buruh
yang kehilangan pekerjaannya?” kata Rachmat yang saat ini sedang di
Jakarta untuk menemui para pimpinan serikat buruh.

         Ia menjelaskan bentuk bantuan hukum yang diberikan adalah
konsultasi dan mendampingi mereka saat negosiasi di tingkat bipartit
dan tripartit. Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau
serikat pekerja/ serikat buruh dengan pengusaha. Adapun tripartit
adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah
ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah,
organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

            Adapun sumber kegaduhan soal bansos bagi korban judi
online datang dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Belakangan ia
mengklarifikasi pernyataannya tentang korban judi online bisa mendapat
bantuan sosial.

              Menurut dia, pemberian bansos tidak diberikan kepada
penjudi online, tetapi mereka yang mengalami kerugian akibat penjudi.
“Kerugian itu bisa material, finansial, dan psikososial,” kata dia di
Kantor Kemenko PMK, pada Rabu, 19 Juni 2024.

             Ia mencontohkan kasus polisi wanita (polwan), Fadhilatun
Nikmah yang membakar suaminya sendiri yakni Briptu Rian Dwi Wicaksono,
pada Sabtu, 8 Juni 2024. Kasus itu diduga dipicu karena korban
menggunakan gajinya untuk judi online.

             Muhadjir menjelaskan, sang istri sebenarnya bisa masuk
kriteria penerima bansos lantaran merupakan korban yang mengalami
masalah psikis akibat suaminya yang diduga seorang penjudi online.
(salem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

kirim pesan
Trimakasih Telah Mengunjungi Website Kami