Jakarta, hariandialog.co.id.- Komisi III DPR menggelar rapat perdana
bersama Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Mahkamah Agung (MA),
untuk membahas langkah strategis penegakan reformasi hukum di
Indonesia.
Nantinya, rapat tersebut akan diakhir dengan pembentukan
panitia kerja Reformasi Hukum.”27 tahun berlalu sejak momentum
reformasi 1998, terkait supremasi hukum, dan independensi lembaga
peradilan masih menjadi tantangan, yang dihadapi Indonesia sebagai
negara yang menganut sistem demokrasi,” kata Wakil Ketua Komisi III
DPR Rano Alfath di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18
November 2025.
Rano mengatakan penegakan hukum masih menimbulkan
persoalan baik di Polri, Kejagung, maupun pengadilan. “Kami melihat
masih banyak sekali persoalan yang ada,” kata dia.
Hadir dalam rapat tersebut, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo,
Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, dan Ketua Badan Pengawas MA
Suradi.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan rencana
pembentukan Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan
Pengadilan usai menerima banyak masukan masyarakat.
Publik, dikatakan Habiburokhman, menuntut perbaikan menyeluruh di tiga
institusi penegak hukum tersebut.
Adapun pembentukan panja akan dimulai besok dan akan mengundang
pimpinan dari tiga lembaga tersebut.
“Selama ini kami sudah banyak sekali mendapat masukan dari masyarakat
untuk membentuk panja reformasi terkait tiga institusi penegak hukum
tersebut,” kata Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, kepada wartawan,
Senin, 17 November 2025.
Karena itu, Habiburokhman berharap Panja Reformasi tersebut dapat
merumuskan solusi konkret agar penyimpangan dapat diminimalisir dan
kualitas peradilan meningkat.
“Kalau kita berbicara soal oknum memang ada di semua institusi penegak
hukum. Nah, itu yang ingin kita cari solusinya seperti apa agar bisa
menangani fenomena tersebut sehingga dunia peradilan benar-benar
outputnya adalah keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas,” ujar
Habiburokhman.
Pekan ini Komisi III akan membahasnya bersama pimpinan tiga lembaga
tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan panja.
“Rencananya hari Selasa kita akan memanggil pimpinan tiga institusi
tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja,” pungkas
Legislator Gerindra itu, tulis tribune. (tob)
About The Author
