Surabaya, hariandialog.co.id.- – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Universitas Airlangga (Unair) membuat seruan petisi untuk menghentikan
program Makan Bergizi Gratis (MBG). Petisi yang dibuka secara online
itu telah mengumpulkan lebih dari 26 ribu tanda tangan terverifikasi.
Seruan tersebut disampaikan melalui akun Instagram
@bem_unair dan ditandatangani Presiden BEM Unair Rizqi Senja. Dalam
unggahan itu, BEM Unair mengajak masyarakat untuk mendukung
penghentian sementara program MBG.
“Kami dari BEM Universitas Airlangga ingin mengajak masyarakat
Indonesia untuk menyadari betapa problematiknya Program Makan Bergizi
Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Keprihatinan ini
semakin mendalam setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan
Hindayana, ditangkap dan kantor Badan Gizi Nasional digeledah. Hal ini
menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam program ini,” tulis caption
dalam unggahan akun Instagram BEM Unair.
Saat dikonfirmasi detikJatim, Presiden BEM Unair Rizqi Senja
menjelaskan alasan di balik seruan petisi tersebut. Menurutnya,
polemik yang terjadi di Badan Gizi Nasional menjadi salah satu alasan
utama pihaknya menilai program MBG perlu mendapat perhatian serius.
“Sebetulnya pada dasarnya kemarin terjadi gonjang-ganjing di negeri
ini, karena pada akhirnya program problematik pemerintahan
Prabowo-Gibran, yakni MBG itu, Kepala BGN-nya dicopot dan kantor BGN
digeledah,” kata Senja kepada detikJatim, Senin, 8 Juni 2026
Menurut Senja, kondisi tersebut menjadi indikasi yang cukup
kuat untuk mempertanyakan pelaksanaan program MBG. “Itu kan belum ada
(pemerintah validasi MBG bermasalah). Sampai pada akhirnya titik
utamanya ketika Kepala BGN dicopot (dan tersangka). Itu menjadi
indikasi yang cukup sentral untuk kita bisa menganggap bahwa MBG
memang bermasalah,” jelasnya.
Karena itu, BEM Unair mengambil sikap tegas dengan membuka
petisi penghentian program MBG sebagai bentuk aspirasi publik. “BEM
Unair ingin memberikan ultimatum kepada pemerintah bahwa memang MBG
ini bermasalah, sehingga ya sudah kita bikin petisi untuk menghentikan
MBG. Agar kita dapat tahu kira-kira seberapa banyak rakyat yang pada
akhirnya aware, dan itu juga menjadi ultimatum tersendiri untuk
penguasa,” pungkasnya.
Senja menegaskan, sejak awal pihaknya memang menolak
pelaksanaan program MBG. Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang
menjadi dasar penolakan tersebut. “Pada akhirnya tetap sama dari awal,
bahwa kami menolak adanya MBG. Jadi memang kami berniat untuk
menghentikan MBG, karena berbagai macam alasan, seperti banyak sekali
implementasi di lapangan MBG tidak sesuai, pembengkakan anggaran,
menyerap APBN, pengadaan barang dan jasa yang memang ternyata banyak
sekali mark-up, dan sebagainya,” kata Senja.
“Itu yang menjadi alasan kenapa pada akhirnya kami menolak, dan
menolak adanya MBG, dan ingin MBG dihentikan,” tambahnya.
Meski demikian, BEM Unair juga memberikan usulan apabila
pemerintah tetap melanjutkan program tersebut. Salah satunya dengan
memfokuskan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ketika misalnya pemerintah ingin betul-betul memperhatikan gizi dari
anak-anak Indonesia, kenapa tidak memfokuskan MBG itu kepada
daerah-daerah 3T yang memang memerlukan adanya MBG,” ujarnya.
Menurut Senja, jika tujuan utama program adalah meningkatkan
gizi anak-anak, maka prioritas seharusnya diberikan kepada daerah yang
benar-benar membutuhkan. “Di perkotaan yang bahkan gizinya akan jauh
lebih baik daripada makanan yang diberikan oleh BGN. Karena barangkali
mereka sudah berada di keluarga yang memang cukup. Daripada mereka
makan dari MBG, ya malah lebih baik mereka makan dari keluarga mereka
sendiri pada akhirnya,” jelasnya.
Berdasarkan data pada laman petisi online hingga Senin
(8/6/2026) pukul 10.00 WIB, jumlah tanda tangan terverifikasi telah
mencapai 26.727.
Senja menyebut jumlah dukungan itu terus bertambah. Bahkan
sehari sebelumnya, jumlah penandatangan masih berada di kisaran 25
ribu orang. “Cuma dengan engagement ataupun insight di Instagram cukup
banyak ya. Terakhir itu aku cek (kemarin Minggu (7/6)) sore itu 1,7
juta insight, engagement-nya,” kata Senja.
Dalam petisi tersebut, BEM Unair juga menyampaikan sejumlah
alasan yang mendasari tuntutan penghentian program MBG, mulai dari
persoalan keamanan pangan, penggunaan anggaran hingga dugaan praktik
korupsi. Mereka meminta program tersebut dihentikan sementara sampai
berbagai persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.
“Kami dari BEM Universitas Airlangga ingin mengajak
masyarakat Indonesia untuk menyadari betapa problematiknya Program
Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keprihatinan ini semakin mendalam setelah mantan Kepala Badan Gizi
Nasional, Dadan Hindayana, ditangkap dan kantor Badan Gizi Nasional
digeledah. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam program
ini.
Puluhan ribu siswa telah mengalami keracunan akibat program
ini, dan insiden kesehatan ini hanya dicatat sebagai data statistik
oleh Badan Gizi Nasional dan Presiden Prabowo Subianto. Ini sangat
merisaukan karena menunjukkan kurangnya perhatian pada keselamatan dan
kesehatan generasi muda kita.
Lebih dari itu, ada indikasi penghamburan anggaran dalam
penyediaan barang-barang yang tidak perlu dan berpotensi ada praktik
korupsi di dalamnya. Alih-alih menjadi berkat, program ini menjadi
beban, menguras anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk
kebutuhan yang lebih mendesak dan memiliki dampak lebih langsung pada
kesejahteraan rakyat.
Kami mendesak agar Program Makan Bergizi Gratis diberhentikan
sampai semua masalah yang ada dapat ditangani dengan baik. Kita harus
memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan dengan
transparansi, akuntabilitas, dan menempatkan kesejahteraan rakyat
sebagai prioritas utama, tulis dtc. (salim-01)
About The Author
