Jakarta, hariandialog.co.id.- — Indonesia Corruption
Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III
DPR Habiburokahman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait
proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset.
Aduan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik
karena tak menyebarkan naskah RUU Perampasan Aset selama proses
pembahasan. RUU Perampasan Aset baru disahkan jadi undang-undang dalam
rapat paripurna pada Kamis (19/11) kemarin.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi
menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang
dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan
tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” kata Kepala Divisi
(Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim di depan kompleks
parlemen, Jakarta, kemarin.
Aduan tersebut dilayangkan bersamaan dengan pengesahan RUU
tersebut di Paripurna. Ibrahim mengatakan hingga disahkan,
publik–termasuk pihaknya–tidak mendapat akses draf naskah RUU
Perampasan Aset. Padahal, penyebarluasan naskah RUU dalam proses
pembahasan undang-undang telah diatur. “Laporan kami kepada MKD sudah
diterima tadi dan kami menindaklanjuti juga terkait dengan somasi yang
kemarin sudah dilayangkan dan kebetulan somasi tersebut jatuh pada
tanggal 16 November,” katanya.
Ibrahim juga mempertanyakan somasi yang dilayangkan ICW
yang hingga kini tak mendapat respons dari DPR. Terlebih, ICW mengaku
juga tak pernah dilibatkan dalam pembahasan undang-undang tersebut.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah
diundang atas rumusan undang-undang ini,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari MKD DPR
terkait aduan tersebut. CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua MKD
Nazaruddin Dek Gam dan Wakil Ketua MKD Imron Amin, namun belum
mendapat respons.
Terpisah, Ketua Komisi III DPR Habiburokahman mengatakan
pihaknya telah memulai proses pembahasan RUU Perampasan Aset sejak
September 2025. Selama itu, pihaknya telah menggelar 87 rapat audiensi
dengan sejumlah pihak lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
“Kita hampir tiap minggu setidaknya dua kali ya. Enggak ada
undang-undang yang RDPU- nya sebanyak ini ya,” kata Habib usai
pengesahan tingkat satu RUU Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026).
Sementara, Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya
mengatakan proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui
partisipasi publik. Dia memastikan tak ada kekeliruan dalam proses
formil. “Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga
tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua
bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh
masyarakat,” katanya, tulis cnni. (bian-01)
