Balige, hariandialog.co.id.- Kejaksaan Negeri Toba Samosir (Tobasa)
yang berkantor di Balige, Sumatera utara itu, menahan 2 orang
tersangka pelaku tindak pidana dugaan korupsi. “Yah benar hari ini
kita tahan tersangka. Penahananya dilakukan untuk 20 hari ke depan,”
jelas Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Baringin Pasaribu, SH,MH.
Menurut Kajari Tobasa itu, mereka yang ditahan adalah
RS yang menjabat sebagai Kepala UPTJJ Tarutung Dinas Bina Marga dan
Kontruksi Provinsi Sumatera Utara. Dan seorang lagi AGGS selaku
Direktur Perusahaan Penyedia Jasa Kontruksi. “Tersangka RS juga
merangkap sebagai pelaksana pekerjaan bertindak selaku KPA sekaligus
PPK,” kata Bangin dan keduanya diduga korupsi pembangunan jalan ruas
Silimbat – Pasoburan, Tobasa.
BAHWA TERHADAP KEDUA TERSANGKA OLEH TIM JAKSA PENYIDIK
DISANGKA MELANGGAR PASAL 2
AYAT 1 PASAL 3 JO.PASAL 18 UU NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN UU
NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN ANCAMAN
HUKUMAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PALING LAMA 20 TAHUN.
BAHWA PELAKSANAAN PEKERJAAN INI ANGGARANNYA DIBIAYAI OLEH
APBD PROVINSI SUMATERA
UTARA YANG MASUK KEDALAM DPA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI
PROVINSI SUMATERA
UTARA CQ. UPT JJ TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN PAGU ANGGARAN SEBESAR
KURANG LEBIH 6,8 MILYAR RUPIAH.
BAHWA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN OLEH AHLI TERHADAP HASIL
PEKERJAAN,DITEMUKAN
ADANYA KETIDAKSESUAIAN SPESIPIKASI DAN KEKURANGAN VOLUME YANG MENGAKIBATKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA CQ. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA YANG BERDASARKAN
HASIL AUDIT BERJUMLAH SEBESAR KURANG LEBIH Rp. 500 JUTA RUPIAH.
BAHWA SELAIN DITEMUKAN FAKTA TERKAIT KETIDAKSESUAIAN HASIL
PEKERJAAN, TIM PENYIDIK
MENEMUKAN FAKTA ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KPA YANG
MERANGKAP SEBAGAI PPK DALAM PROSES TENDER PEKERJAAAN, DIMANA KPA/PPK TIDAK
MENGINFORMASIKAN TERKAIT ADANYA PERUBAHAN PAGU ANGGARAN AKIBAT REFOCUSING
SEHINGGA TELAH MELANGGAR ETIKA DAN PRINSIP PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH.
BAHWA PERBUATAN PARA TERSANGKA TERSEBUT DIATAS TELAH BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN
PRESIDEN NO.16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
BERIKUT DENGAN
PERUBAHANNYA, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERIKUT DENGAN PERUBAHANNYA, SERTA
PERATURAN LKPP NO. 9
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH MELALUI
PENYEDIA.
UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN, TERHADAP KEDUA ORANG
TERSANGKA DILAKUKAN
PENAHANAN di RUTAN SELAMA 20 HARI TERHITUNG SEJAK HARI INI DENGAN ALASAN
ADANYA KEKHAWATIRAN PARA TERSANGKA MELARIKAN DIRI, MENGHILANGKAN
BARANG BUKTI DAN
MENGULANGI PERBUATANNYA. “Dan penahanan para tersangka dibenarkan oleh
Undang-undang,” terang Kajari Tobasa itu. (rel/tob).
About The Author
