Jakarta, hariandialog.co.id.- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya
Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri tidak akan terburu-buru
dalam menentukan sistem pemilihan kepala daerah. Meski demikian, Bima
menuturkan semakin cepat menentukan sistem pilkada, maka semakin baik
karena akan berdampak terhadap waktu persiapannya.
Karena itu, dia mengatakan Kemendagri saat ini membutuhkan
masukan dari publik dalam menentukan sistem pilkada. “Perlu masukan
dari teman-teman kampus, peneliti, LSM (lembaga swadaya masyarakat),
dan terutama teman-teman partai politik, serta DPR RI,” ujar Bima
setelah berkunjung ke SMAN 34 Jakarta pada Selasa, 17 Desember 2024.
Dia juga menanggapi soal kekhawatiran masyarakat akan terjadi
kemunduran bila kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. “Semua opsi itu ada plus minus. Ya, kembali ke DPRD ada plus
minusnya, langsung ada plus minusnya, ya semuanya pasti ada
catatannya. Kami bahas semuanya di atas meja bersama-sama,” kata
mantan Wali Kota Bogor itu.
Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul setelah
Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia
mahal dan tidak efisien.
“Kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul? Dari wajah yang menang
pun saya lihat lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo dalam pidatonya
pada Puncak Perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Desember 2024.
Prabowo juga menyinggung soal efisiensi jika kepala daerah dipilih
oleh DPRD. Sebab, selain tidak boros anggaran, hal itu juga
mempermudah transisi kepemimpinan. Dia mencontohkan dengan apa yang
terjadi di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Dalam kesempatan itu, Bima juga mengatakan mengetahui akar masalah
dari politik uang yang membuat biaya politik tinggi merupakan hal yang
penting.
“Pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi, tetapi yang paling penting
saat ini adalah mengidentifikasi, memahami akar masalah dari politik
biaya tinggi, itu dulu. Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian
solusinya ke mana, harus nyambung semua,” kata dia.
Wamendagri mengatakan Presiden menyampaikan wacana itu karena
memperhatikan fakta yang berkembang di masyarakat, yakni adanya biaya
politik yang tinggi dalam pemilu.
“Ini ditangkap oleh Presiden, dan kemudian memerintahkan kepada kami
untuk mulai melakukan kajian. Ini kami berkolaborasi juga dengan
teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya,”
ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian setuju dengan wacana mengubah
sistem penyelenggaraan pilkada langsung menjadi dipilih oleh DPRD.
Alasannya, pilkada langsung mengeluarkan biaya besar.
“Saya sependapat tentunya, kita melihat sendiri bagaimana besarnya
biaya untuk pilkada,” kata Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta,
Senin, 16 Desember 2024.
Mantan Kapolri itu menuturkan pilkada langsung juga menyebabkan
kekerasan di sejumlah daerah. Melihat sejumlah dampak itu, Tito
sebetulnya sudah lama mengajukan pilkada asimetris. Salah satu opsi
pilkada asimetris itu adalah kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Pilkada asimetris adalah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan
pelaksanaan mekanisme pilkada antardaerah. Perbedaan tersebut bisa
muncul karena suatu daerah memiliki karakteristik tertentu, seperti
kekhususan dalam aspek administrasi, budaya, ataupun aspek strategis
lainnya.
Tito menilai pilkada melalui DPRD juga bisa diterjemahkan sebagai
demokrasi perwakilan. Namun Tito mengatakan ide itu harus dikaji oleh
parpol, DPR, hingga akademisi. “Tapi ya kita lihat bagaimana
teman-teman di DPR nanti, parpol, akademisi, Kemendagri melakukan
kajian,” kata dia.
Menurut dia, ide ini akan dibahas secara serius di bawah
kementeriannya karena aturan mengenai pilkada sudah masuk Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
“Kan salah satunya sudah ada di prolegnas. Di prolegnas, kalau saya
tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada. Nanti gongnya akan
dicari, tapi sebelum itu kita akan adakan rapat,” kata Tito tulis
tempo. (pitta-01)
