Jakarta, hariandialog.co.id.- Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif mengatakan
petugas kini memetakan alur masuk dan keluar kapal nelayan dari
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Jakarta Utara. Ini
dilakukan agar memudahkan akses nelayan dari atau ke fishing ground.
“Petugas kami bersama dengan Dinas Kelautan perikanan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan identifikasi kondisi
kapal perikanan yang ada untuk mengetahui kapal dengan izin aktif atau
non aktif,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 30 Januari
2026.
Identifikasi tersebut dilakukan syahbandar di pelabuhan
perikanan bersama unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pengelola PPN
Muara Angke, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman,
Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)
Jakarta serta petugas terkait lainnya.
Lotharia mengatakan kepadatan kapal di Muara Angke
menjadi perhatian serius pemerintah karena berdampak langsung pada
keselamatan pelayaran dan efisiensi operasional. Namun penumpukan
kapal-kapal itu disebabkan oleh cuaca buruk yang menghalangi nelayan
untuk melaut.
KKP, kata Lotharia, juga berkoordinasi intensif dengan
pemilik kapal untuk merelokasi unit-unit yang sedang bersandar. Kapal
diarahkan untuk melakukan tambat labuh di sekitar dermaga Muara Angke.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok
Ajun Komisaris Besar Polisi Aris Wibowo mengatakan, penertiban
dilakukan setiap hari. Kepolisian telah berkoordinasi dengan Unit
Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta perihal masalah padatnya parkiran
kapal.
Berdasarkan hasil koordinasi, Pelabuhan Muara Angke
diketahui memiliki luas sekitar 1.200 meter persegi dengan kapasitas
ideal sekitar 1.000 unit kapal. “Namun, fakta di lapangan jumlah kapal
yang bersandar telah mencapai 2.564 unit,” ujar Aris pada Sabtu, 31
Januari 2026, dikutip dari Antara, tulis tempo. (bagus-01)
About The Author
