Karyudi Sutajah Putra
Para elitenya boleh saja berseteru. Tapi soal strategi politik, boleh saja meniru. Itulah yang terjadi dengan Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Mereka terjebak dalam hubungan benci tapi rindu.
PD, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ini tampaknya hendak meniru atau menapak jejak PDIP yang dikomandani Megawati Soekarnoputri. Betapa tidak?
PD mencoba menganalogikan isu kudeta terhadap partainya dengan kudeta Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang kemudian berubah nama menjadi PDIP, menjelang tumbangnya rezim Orde Baru.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PD Andi Arief, Minggu (7/2), menulis di akun Twitter-nya bahwa partainya tengah mempertimbangkan untuk menggelar mimbar bebas demokrasi di Sekretariat PD di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Andi Arief mungkin terinspirasi langkah Megawati Soekarnoputri yang meggelar mimbar bebas demokrasi di kantor partainya di Jalan Diponegoro No 58, Menteng, Jakarta Pusat, usai dikudeta oleh Soerjadi dan kawan-kawan malului Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara, 22 Juni 1996. Kongres untuk mengudeta jabatan Megawati, yang terpilih sebagai Ketua Umum PDI dalam kongres di Surabaya, Jawa Timur, tahun 1993 ini didukung pemerintah.
Usai Kongres PDI di Medan, kubu Megawati menggelar mimbar bebas demokrasi di kantor partainya setiap hari. Rezim Orde Baru pun gerah. Didukung pemerintah, TNI dan Polri, Soerjadi dkk akhirnya mengambil alih kantor PDIP di Jalan Diponegoro No 58 itu pada 27 Juli 1996.
Bentrokan berdarah antara massa pendukung Megawati dan massa pendukung Soerjadi pun tak terelakkan. Korban jiwa berjatuhan. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai tragedi Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996). Saat itu, Brigadir Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, yang kelak menjadi Presiden ke-6 RI dan Ketua Umum PD, kini Ketua Majelis Tinggi PD, menjabat Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya.
Akibat tragedi Kudatuli, Komnas HAM mencatat 5 orang tewas, 149 luka-luka, 23 orang hilang, dan 124 orang ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar dan 91 unit kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Rp 100 miliar.
Pemerintah rezim Orde Baru menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan. Sebelum 27 Juli 1996, setiap hari hampir selama sebulan, aktivis PRD turut menggelar orasi di halaman kantor PDI yang dikenal dengan istilah mimbar bebas demokrasi. Budiman Sudjatmiko kemudian bergabung dengan PDIP dan sempat menjadi anggota DPR RI.
Kini, ketika isu kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencuat, dan Andi Arief menuding Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat, lalu bekas Staf Khusus SBY semasa menjabat Presiden itu menganalogikan apa yang terjadi dengan Megawati dan PDI pada 1996 lalu dengan kondisi PD saat ini.
Apalagi, Tommy Soeharto juga sudah tergusur dari jabatan Ketua Umum Partai Berkarya, digantikan Muchdi Pr. Konon kudeta atas Tommy ini atas campur tangan pemerintah. Sebagai antisipasi, Andi Arief pun terinspirasi untuk menggelar mimbar bebas demokrasi demi melawan intervensi pemerintah terhadap partainya. Ia tak ingin apa yang menimpa Megawati dan Tommy beserta partai masing-masing menimpa pula AHY dan PD.
Apakah intervensi politik dari pemerintah terhadap PD saat ini sama dan sebangun dengan intervensi politik rezim Orde Baru terhadap PDI tahun 1996 lalu? Andi Arief dan “konco-konco”-nya di PD itulah yang paling dapat merasakannya. Tapi secara kasat mata tak ada intervensi semasif itu terhadap PD dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Moeldoko, klaim orang-orang PD, sempat mengaku didukung Presiden Jokowi, dan juga Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Untuk itulah mantan Pamglima TNI itu ingin menjadi Ketua Umum PD.
Jika klaim itu benar, bisa saja Moeldoko mencatut nama Jokowi, Nasdem dan PKB. Buktinya, Ketua DPP Partai Nasdem Zulvan Lindan sudah membantah partainya mendukung Moeldoko dalam Pilpres 2024. Bahkan Moeldoko tidak masuk dalam daftar capres potensial Nasdem.
Maka jika ada yang berasumsi situasi politik saat ini sama dan sebangun dengan situasi politik menjelang rezim Orde Baru tumbang, itu sekadar isapan jempol belaka, bahkan halusinasi tingkat dewa.
Lantas, relevankah PD menggelar mimbar bebas demokrasi? Ataukah itu sekadar trik politik untuk mengatrol popularitas dan elektabilitas PD?
Musuh Bebuyutan
Di dalam politik ada adagium, “Tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan.”
Tapi hal itu tampaknya tak berlaku bagi PD dan PDIP. Keduanya terus berseteru, bahkan bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutan.
Hal tersebut tentu tak lepas dari akar “perseteruan” antara SBY dan Megawati yang cukup panjang.
Saat Mega dikudeta oleh Soerjadi, SBY menjabat Kasdam Jaya. Mengutip Tempo.co, 27 Juli 2019, pada 24 Juli 1996 ada pertemuan di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya, yang dipimpin Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar, memutuskan penyerbuan dan pengambilalihan kantor PDI. Inilah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli.
PDIP kemudian memenangkan Pemilu 1999. Namun yang menjadi Presiden adalah KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Megawati menjadi Wakil Presiden. SBY menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
Saat Megawati naik menjadi Presiden menggantikan Gus Dur tahun 2001, SBY dipertahankan sebagai Menko Polhukam.
Pada 2004, hubungan Megawati-SBY mulai terlihat renggang. Saat itu SBY mundur dari jabatan Menko Polhukam setelah disindir Taufiq Kiemas, suami Megawati, sebagai “jenderal kekanak-kanakan” karena sering “curhat”. Usai mengundurkan diri, SBY justru maju sebagai capres.
Megawati selaku Presiden kala itu merasa dikhianati lantaran SBY maju sebagai capres tanpa minta izin terlebih dulu dengannya selaku Presiden.
Kerenggangan semakin kuat setelah SBY memenangkan kontestasi Pilpres 2004, mengalahkan Megawati. Megawati pun tak menghadiri pelantikan SBY sebagai Presiden. Sejak itu, Megawati tidak pernah menghadiri kegiatan Presiden SBY. Bahkan, kerenggangan hubungan tetap terlihat di setiap acara kenegaraan. Setiap kali SBY hadir pada acara kenegaraan, sang Ketua Umum PDIP ini tidak datang.
Kerenggangan Megawati-SBY mencapai klimaks ketika keduanya kembali berkontestasi dalam Pilpres 2009. SBY kembali mengalahkan Megawati.
Dalam dua periode pemerintahan SBY yang didukung PD, 2004-2009 dan 2009-2014, PDIP mengambil posisi sebagai “oposisi”, oposisi dalam tanda kutip, karena Indonesia mengantut sistem presidensial, bukan parlementer, sehingga tidak dikenal oposisi.
Jokowi yang diusung PDIP kemudian memenangkan Pilpres 2014 dan 2019. Sepanjang itu, PD mengambil sikap sebagai penyeimbang, tak mau disebut oposisi kendati sikap politiknya selalu beroposisi, karena di Indonesia memang tak dikenal oposisi.
Kini, tuduhan kudeta dialamatkan PD ke Moeldoko yang merupakan “inner cycle” Presiden Jokowi. Bahkan Ketua Umum PD AHY berkirim surat ke Presiden Jokowi untuk minta klarifikasi, namun tak berbalas.
Perseteruan PD dengan PDIP, partai utama penyokong Jokowi, pun tampaknya tak bisa diakurkan lagi. Begitu pun rivalitas SBY-Megawati. Setidaknya hingga saat ini. Tapi, diam-diam Andi Arief hendak meniru strategi politik Megawati dan PDIP. Namun, itu sah-sah saja. Itulah politik. Benci tapi rindu.
Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI), Jakarta.
About The Author
