Tiga Sektor Strategis Penting Dikembangkan Untuk Ekonomi Bali Berkelanjutan dan Inklusif
Denpasar, hariandialog.co.id – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengatakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali triwulan III 2024 tercatat mencapai 5,43% dan diprakirakan akan berada dalam mid range 5,1-5,8% untuk keseluruhan tahun 2024, atau lebih tinggi dibandingkan proyeksi nasional sebesar 4,7-5,5%.Capaian ini didorong kinerja sektor pariwisata yang kuat.
Hal itu dikatakan Erwin Soeriadimadja saat Desiminasi Perekonomian & Keuangan Daerah Selasa ( 14/1) di KPw Bank Indonesia Bali. Dalam upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,Provinsi Bali terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Salah satunya melalui diversifikasi investasi dan realisasi investasi berkualitas.
Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Bali tetap berkelanjutan dan inklusif, diperlukan upaya diversifikasi ekonomi,“Sektor-sektor potensial untuk dikembangkan ke depan, yaitu pertanian, infrastruktur, dan ekonomi kreatif, “ terang Erwin.
Gap Ekonomi Antar Wilayah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyoroti adanya kesenjangan ( Gap) pembangunan signifikan antar wilayah dan sektor di Bali. Konsentrasi pertumbuhan ekonomi dominan terjadi di wilayah Sarbagita dan sektor pariwisata, menjadi tantangan utama mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
I Wayan Wiasthana Ika Putra melihat, ekonomi Bali saat ini tergantung sektor tersier yakni pariwisata dan jasa Namun, belaum pemerata dan pembangunan terdapat ketimpangan yakni factor ketimpangan sektor pembangunan pariwisata mendominasi 75% ekonomi Bali sektor tersier yakni pariwisata dan jasa.Sektor lain seperti pertanian dan usaha kecil prosentasinya minim membuat Bali sangat tergantung pada pariwisata.Ketimpangan kedua telihat antar wilayah. Bali Utara tidak se imbang pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur dengan Bali Selatan.
Untuk mengatasi ini dengan merumuskan RPJM Bali tahun 2018 terkait transformasi Bali diresmikan Presiden bertujuan mendorong centra ekonomi baru luar kawasan Bali selatan diantaranya pembangunan pelabuhan di Nusa Penida, short cut Singaraja-Mengwi, pelabuhan rakyat agar ekonomi rakyat bergembang
Namun kata Wiasthana Ika Putra hal ini dirasakan belum optimal.Karena anggaran APBD belum cukup. Bali seluruhnya sekitar Rp 30 triliun. Sementara DKI sebesar Rp 80 triliun dibanding daerah Jawa rata-rata sebesar Rp 60 triliun yang 50 % dari APBN. Hingga sisi anggaran Bali tidak mampu mengakselerasi pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi, dengan anggaran yang ada di Bali menjawab persoalan pemerataan pembangunan Bali.
Di Buleleng sebut Wiasthana, Tower Turyapada beroperasi di Buleleng dengan harapan.mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah utara.dan selatan.Proyek Strategi Nasional (PSN) di Bali tengah dipersiapkan, karena setiap tahun akan ada Perpres Di Bali sedang berjalan masalah pangan dan energi terbarukan,Untuk ketahanan pangan sudah disiapkan di Bali.Pengolahan sampah masuk PSN.Tol Gilimanuk-Mengwi jadi PSN.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, memaparkan pertumbuhan ekonomi Bali 2025 perlu didukung 2 hal, yakni penguatan kinerja konsumsi rumah tangga dan percepatan investasi yang berkualitas. Penguatan kinerja konsumsi rumah tangga memerlukan pengendalian inflasi khususnya volatile food melalui peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi rantai pasok untuk menjaga daya beli masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, menjelaskan,realisasi investasi di Bali terus mengalami peningkatan, terutama didorong minat investor asing.Kepercayaan investor terhadap proyek-proyek strategis di Bali salah satu faktor pendorong utama.
Tetapi kata Sumarajaya, adanya ketimpangan dalam distribusi investasi,di mana sebagian besar investasi terkonsentrasi di Kabupaten Badung. Oleh karena itu, upaya yang telah dilakukan DPMPTSP Provinsi Bali dengan mendorong percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) online terintegrasi melalui OSS di Provinsi Bali.
Dally Ramdhan Sugandria, Senior Manager – Guidance & Consultation PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), mengungkapakn,Pemerintah Provinsi Bali dapat mempertimbangkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) k mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dengan skema ini, pemerintah berperan sebagai contracting agency, sementara penyediaan dana dan pembangunan infrastruktur diserahkan kepada pihak swasta. Skema KPBU menawarkan sejumlah keuntungan, seperti percepatan penyelesaian proyek, minimnya risiko pembengkakan biaya (cost overrun), peningkatan kualitas layanan publik, serta tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
“ Skema KPBU dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah di Bali dengan mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, “ jelas Dally. ( NL )
