Jakarta, hariandialog.co.id.- Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan
Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji beri tanggapan
usai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ungkap
wacana siswa tak lagi otomatis naik kelas mulai 2027.
Menurutnya, masalah dari kebijakan itu lebih dari sekedar
naik atau tidaknya murid ke tingkat berikutnya. Dibandingkan
mempermasalahkan soal kenaikan kelas, Ubaid menyebutkan pemerintah
perlu memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Kebijakan kenaikan kelas
juga menurutnya berkaitan dengan hak anak atas pendidikan.
“Jadi pemerintah itu wajib memberikan layanan pendidikan yang
berkualitas bagi semua anak Indonesia. Jadi, pertanyaan saya, kalau
ada anak misalnya kelas 1 SD tidak bisa membaca, itu yang disalahkan
siapa? Karena anaknya yang bodoh atau metode pembelajaran atau sistem
pembelajaran yang buruk?” tutur Ubaid kepada detikEdu dikutip, Sabtu
(10/10/2026).
Ubaid khawatir permasalahan mendasar dari hal tersebut
adalah memang sistem pembelajaran Indonesia yang masih buruk. Jika hal
ini yang menjadi masalah, ia mempertanyakan mengapa yang terdampak
adalah murid. “Sistem pembelajaran kita buruk, kurikulum kita buruk,
kemudian kompetensi guru kita juga buruk. Kalau sistem pembelajarannya
buruk, kurikulumnya buruk, bukunya buruk, kompetensi gurunya juga
buruk, yang dihukum kok siswanya? Saya mencium ada aroma ketidakadilan
di situ,” urainya.
Ubaid mengingatkan ada masalah lain yang perlu diselesaikan
dibalik kebijakan kenaikan kelas murid. Ia kembali menyebutkan masalah
itu berkaitan dengan sistem pendidikan, kualitas pembelajaran, hingga
kompetensi guru yang belum mumpuni.
“Kita lupa dengan masalah yang dihadapi oleh pendidikan kita dewasa
ini. Itu masalah kebijakan ini,” ucapnya.
Ia menyoroti, dalam banyak kasus memang ada anak-anak
Indonesia yang jago dalam mata pelajaran, seperti matematika dan
bahasa Inggris. Namun, menurutnya hal ini bisa terjadi karena ada
peran pihak luar, yakni lembaga kursus. “Dalam banyak kasus juga,
anak-anak kelas 1 sudah bisa baca, itu ikut kursus di luar sekolah.
Jadi, dia bukan jago matematika karena diajarin guru di sekolah, bukan
diajarin baca oleh guru di sekolah, tapi dia kursus di luar,” ujar
Ubaid lagi.
Ketika hal ini terjadi, ada dampak buruk yang mungkin timbul.
Terutama, bagi anak-anak yang tidak punya uang untuk mengikuti kursus
di luar sekolah. “Nah itu nanti dampaknya adalah anak-anak yang tidak
punya uang untuk kursus di luar, lalu mengikuti sistem yang ada di
sekolah yang buruk dan tidak maksimal dalam pembelajarannya itu, dia
akan tidak naik kelas,” katanya, tulis dtc. (nadira-01)
About The Author
