Jakarta, hariandialog.co.id.- Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) hingga Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terus bermunculan suara lantang baik langsung maupun melalui madsos agar mundur dari jabatan yang sekarang diamanahkan undang-undang kepadanya melalui Pemilu 2024.
Padahal jelas, rakyat yang dengan suka rela memilih pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka di acara pesta besar yang demokrasi di Pilpres 2024. Semua mengucapkan selamat bertugas dan menjalankan amanah yang diberikan mandat oleh rakyat melalui Pilpres.
Tidak jelas angin atau cerita dari mana awalnya yang menjadikan polemik terus menerus terkait ijazah sang Wakil Presiden terpilih, Bahkan, sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan hingga berujung di Mahkamah Agung. Kedua intitusi yang terakhir adalah benteng terkait hukum tertinggi dan terakhirlah di MA dan MK.
Bahkan, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai tak ada celah hukum lagi untuk perkara ijazah Gibran karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final.
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mendaftar Pilpres 2024. Meski demikian, MK tak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran Rakabuming.
Seperti apa yang disampaikan Hakim MK Arsul Sani menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Dia menyebut tidak ada dokumen yang bisa menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan SMA di luar negeri.
“Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan,” kata Arsul saat membacakan bagian dari amar putusan bersama ke sembilan hakim konstitusi.
Terait putusan MK dan MA ini kemudian mendorong DPR untuk menggulirkan usul Hak Menyatakan Pendapat. Bahkan, sudah ada sejumlah anggota DPR RI memberi tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat atas polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Kedua putusan tersebut kemudian menjadi dinamika yang membuat Gibran berniat mundur. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Menurutnya, Gibran menyampaikan niat mundur saat berbicara langsung dengan Prabowo. Dan ini benar atau tidak belum jelas karena datangnya bukan dari mulut Gibran.
Bahkan ada juga yang menyebutkan agar Gibran menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan itu semua terhubungan dengan Ijazah sang Wakil Presiden RI Gibran. Rasanya bukan senjata untuk mengulur waktu tapi itulah yang dinanti-nantikan. Setelah putusan PTUN nanti terbit, apakah benar akan mundur atau dimundurkan melalui aturan yang ada di Ketatanegaraan.
Semua apa yang dihadapi Gibran Rakabuming Raka yang dipercaya 57 persen penduduk Indonesia di level pemilih agar menjadi Wakil Presiden RI priode 2024 – 2029. Awalnya keinganan tapi akhirnya terdorong untuk menjadi orang nomor dua di Republik Indonesia ini.
Gibran diarak dan diantarkan puluhan orang saat mendaftarkan diri untuk calon Wakil Presiden RI. Semua tahapan sudah dilalui dan bukan mudah dihadapinya saat sebelum dan setelah terpilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak ada masalah saat mendaftar dan dilanjutkan klarifikasi berkas. Eh, sekarang disebut bermasalah.
Siapa yang salah, pendaftarkah atau mereka yang menerima dan meneliti berkas pendaftarakan atas nama Gibran Rakabuming Raka. Kok hanya yang dipermasalahkan sekarang ini Gibran. Pengusungnya mana wajahnya dan suaranya. Kok tidak ada terdengar suara nyaring, atau vokal atau kritis. Semuanya, pada terdiam.
Namun, apapun sekarang ini, yang dihujat dan dipojokkan hanya Girbran. Kemana KPU yang meloloskannya. Coba kalau tidak diloloskan karena tidak memenuhi persyaratan saat pendaftaran, tidak mungkin seperti saat ini.
Dan untuk itu sesuai permohonannya agar dirinya diberi kesempatan menunggu putusan PTUN akan ijazah kesetaraan SLTA. Mari kita beri semangat untuk generasi muda yang masih belia itu. Sepertinya tidak ada satu orangpun yang melontarkan pembelaan terhadapnya. Jangan salahkan dia semuanya tapi salahkan juga si ……
About The Author
