Jakarta, hariandialog.co.id.- Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta
menyoroti dianulirnya anggaran pengadaan alat kesehatan atau alkes
senilai Rp 220,8 miliar dalam APBD 2023. Anggota Komisi E DPRD DKI
Merry Hotma khawatir pemangkasan tersebut bakal menurunkan kualitas
pelayanan untuk masyarakat. “Kita tahu semua antrean pelayanan di RSUD
ini lama. Fasilitas ini diadakan untuk meningkatkan pelayanan dasar
kepada masyarakat,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 12
Januari 2023.
Dinas Kesehatan DKI sebelumnya memasukkan anggaran Rp
220,8 miliar untuk pembelian alkes di 15 Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Jakarta dalam rapat pembahasan RAPBD DKI 2023. Badan Anggaran
(Banggar) DPRD DKI juga telah menyetujui anggaran tersebut.
Akan tetapi, alokasi anggaran ini dicoret sebagai tindak
lanjut dari evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap
APBD DKI 2023. Alokasi pengadaan alkes tersebut masuk dalam pos
anggaran Dinas Kesehatan DKI.
Menurut Merry, anggaran Rp 220,8 miliar telah dibahas dan
disetujui lantaran vitalnya pemenuhan layanan di 15 RSUD Jakarta.
Senada dengan Merry, anggota Komisi E lain, Basri Baco, mengaku tidak
pernah mengetahui dicoretnya anggaran tersebut.
Padahal, dia menyebut, evaluasi Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) tidak membatalkan anggaran pengadaan alat kesehatan untuk
15 RSUD. Politikus Partai Golkar ini menganggap, eksekutif telah
merevisi dokumen APBD DKI 2023 secara sepihak tanpa meminta
persetujuan anggota dewan. “Kami jadi kaget kenapa sistem
penganggarannya begini. Kok bisa seenaknya TAPD (Tim Anggaran
Pemerintah Daerah) men-drop apa yang sudah disahkan di Banggar,
diparipurnakan, dan dikirim ke Kemendagri kemudian turun lagi dari
Kemendagri,” ucap dia seperti ditulis tempo.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
(BPKD) Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, penghapusan
anggaran tersebut telah sesuai dengan catatan dan evaluasi Kemendagri
terkait usulan anggaran APBD DKI tahun 2023.
Dia menjelaskan, Kemendagri memberi dua catatan. Pertama,
untuk penganggaran barang milik daerah harus didasarkan pada
perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan, tugas dan fungsi SKPD, serta ketersediaan
barang milik daerah yang ada.
Catatan itu sebagai salah satu dasar bagi SKPD dalam
pengusulan penyediaan barang untuk kebutuhan daerah. Kedua, program
kegiatan dan sub-kegiatan yang belum tercantum dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon
Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak diperkenankan
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta
tentang APBD Tahun 2023. “Atas dua catatan ini, secara sistem bisa
dipilah mana yang tidak melalui RKPD dan KUA-PPAS, lalu disanding
keluarlah barang-barang ini. Jadi, angkanya itu kami ambil otomatis
dari sistem,” jelas anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi
Hartono ini. (pitta).
About The Author
