Jakarta, hariandialog.co.id – Setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, akhirnya Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof.Dr. Hasbi Hasan ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dimasukkan ke dalam penjara dibawah pengawasan lembaga anti rasuah itu atau di tahanan KPK.
Penahanan Hasbi Hasan itu dikatakan langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri dalam keterangan pers-nya di Gedung KPK atau gedung “Merah Putih” dan juga menampakan Hasan Hasbi yang sudah berpakaian tahanan berwarna Orange. Menurut Ketua KPK tersebut, tersangka HH (Hasbi Hasan-red) dilakukan penahanan selama 20 hari guna memudahkan penyidikan.
Sebelumnya, Hasbi Hasan yang mendapat prioritas dari Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr. Syarifuddin, SH,MH, dengan memberikan izin cuti diluar tanggungan negara walau sudah berstatus tersangka dalam kasus terima suap uang miliaran rupiah atas perkara perdata, mengajukan permohonan praperadilan. Namun, PN Jakarta Selatan melalui hakim tunggal Alimin Ribut Sujono menolaknya.
Setelah pada Senin, 10 Juli 2023, permohonan yang diajukan Profesor itu ke PN Jakarta Selatan ditolak dengan alasan penetapan tersangka Hasbi Hasan sah dan bukti-bukti permulaan sudah ada pada penyidik dan tahapan penetapan tersangka sudah sesuai aturan. Untuk itu, KPK melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan pada Rabu, 12 Juli 2023.
Hasbi Hasan sang Profesor Ilmu hukum itu, pada Rabu, 12 Juli sekitar pukul 10.25 didampingi pengacaranya mendatangi KPK guna memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik. Saat memasuki gedung merah putih itu, Hasbi Hasan tidak banyak berkomentar walau para wartawan menegur dan memancing agar berbicara tapi tetap diam memasuki gedung anti rasuah itu.
Dalam menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan, Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan bahwa pihaknya akan mendalami apa saja yang dilakukan Hasbi Hasan dalam praktek/ peran pengaturan perkara. “Semua yang mengetahui dan terlibat dalam perkara yang menjadikan HH sebagai tersangka, akan dipanggil guna dimintai keterangan,” kata Firly.
Perlu diketauhi bahwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, sebelumnya antara 2011 hingga 2016 disebut menerima suap dari perkara perdata yang di dalam surat dakwaan Jaksa KPK disebut sebanyak Rp 46 Miliar. Sekretaris MA RI Nurhadi tidak sendirian diajak mantunya Rezky untuk menerima aliran dana suap perkara.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, mantan Sekretaris MA RI Nurhadi itu, kabur dan tidak jelas keberadaannya dimana. Pasalnya, semua alamat yang menjadi tempat tinggal dari Nurhadi tidak ditemukan dan akhirnya dinyatakan menjadi buronan selama Februari 2020 hingga Juni 2020. Akhirnya, diketahui dan ditangkap ditempat persembunyiaannya di bilangan Perumahan Elit di Simprug Golf, Grogol Selatan, Jakarta Selatan.
KPK membawa Nurhadi dan Rezky ke hadapan majelis hakim untuk diadili dan saat itu yang bertindak sebagai Ketua Saefudin Zuhri dan Duta Baskara, Suhartono masing – masing anggota. Jaksa mendakwa Nurhadi yang sebelumnya per 1 Agustus 2016 telah mengundurkan diri dan disetujui oleh Presiden dengan SK Nomor.80/TPA/2016.
Jaksa KPK meminta dalam surat tuntutannya agar majelis hakim menghukum Nurhadi dan Rezky masing-masing 11 tahun penjara Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal b subsider Pasal 5 Ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, pada putusan akhir di pengadilan pertama itu, Nurhadi dan Rezky dihukum pidana penjara selama 6 tahun atau di diskon hampir 50 persen.
Memang, Sekretaris MA RI yang pertama Nurhadi terjerat kasus suap perkara. Nurhadi sempat jadi buronan KPK dan sebelumnya mengundurkan diri dari lingkungan Mahkamah Agung. Namun Hasbi
Hasan tersangka kasus suap pengurusan perkara, oleh Ketua Mahkamah Agung diberikan cuti di luar tanggungjawab negara.
Dimana pemberian cuti di luar tanggungan negara tersebut kepada Hasbi Hasan, mengundang banyak tanya dan jadi perbincangan sejumlah kalangan, termasuk sejumlah hakim. (het/tob)
