Bandung, hariandialog.co.id.- Aktivis Institut Teknologi Bandung
(ITB), Reno Caesar menyatakan, demokrasi di Indonesia ibarat sebuah
bangunan yang hampir roboh karena terkikis.
“Indonesia ini seperti bangunan yang mau roboh kenapa mau roboh
pondasi kita terkikis dan colaps dalam artian demokrasi kita sudah
terkikis sekali,” ucap Reno dalam Event Debat Jubir Muda
Capres-Cawapres Vol. 3 yang berlangsung di Jalan Pelajar Pejuang 45
Nomor 21, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Selasa (19/12/2023) malam.
Bukan hanya itu, lanjut Reno, bangunan yang akan roboh itu di desain
untuk dapat memotong beban strukturnya, sehingga jika roboh tidak
semua bagian bangunan itu roboh.
“Saya rasa itu terjadi pada Indonesia sekarang, bagi saya satu busuk
semua busuk, satu roboh semua roboh. Karena mohon maaf kredibilitas
lembaga negara semua dipertanyakan,” ungkapnya.
“Ketua hakim MK juga melanggar, ketua Bawaslu melanggar kode etik,
tapi masyarakat sipilnya saya rasa juga tidak kuat, rakyat yang
seharusnya jadi subjek nyatanya tidak jadi subjek beneran,” beber dia.
Menurutnya, saat ini, sebanyak 62,9 persen rakyat Indonesia masih
ketakutan dalam berpendapat. “Kita itu satu periode itu 43.800 jam,
kita itu jadi subjek 5 menit waktu nyoblos. Itu menyasar pada otokrasi
elektoral pada demokrasi kita tentang bagaimana wajahnya demokrasi,
tapi belakangnya main semua,” katanya.
Menanggapi hal ini, Juru Bicara Muda TPN Ganjar-Mahfud, Virdian
Aurellio mengatakan, Indonesia saat ini masih bisa melakukan bentuk
perjuangan, baik di infrastruktur politik maupun di suprastruktur
politik.
“Saya cukup menaruh hormat kepada temen-temen dan pemuda yang di luar
sana yang memilih untuk masuk ke politik dengan niat bisa memberikan
influence baik pada ekosistem pribadi maupun berdampak kepada
eksternal. Makanya kalau dibilang hari ini saya datang kesini untuk
gimmick, elektoral atau segala macam tentu tidak, ada perjuangan yang
lebih mulia untuk diperjuangkan,” jelasnya.
Dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan solusi, kata Virdian,
pasangan Ganjar-Mahfud mampu melakukan hal itu. Ia mencontohkan,
permasalahan partai politik adalah bagaimana buruknya sistem
kaderisasi karena tidak ada pendanaan parpol dari negara.
“Beda sama di Jerman, Swiss, Finland, itu ada pendanaan partai politik
sehingga partai itu kewajibannya akuntabel, kaderisasinya,
pendanaannya. Negara harus memberikan pendanaan kepada partai politik
yang mana syaratnya harus sering memberikan laporan harus memberikan
kaderisasi yang bertanggung jawab pendidikan politik,” terangnya tulis
okzn.
Sehingga nantinya, lanjut Virdian, partai politik sebagai instrumen
yang ada dalam demokrasi, memajukan DPR, memajukan kepala daerah dan
presiden itu memang dibentuk untuk menjadi satu sistem yang
berintegritas.
“Itu akan menjadi solusi salah satunya,” tandasnya. (dika)
