Jakarta, hariandialog.co.id.– Komisi III DPR diam-diam menggelar
rapat pengambilan keputusan tingkat satu Revisi UU Mahkamah Konstitusi
(MK) untuk segera dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU.
Rapat digelar di akhir masa reses anggota dewan, Senin
(13/5). DPR sejatinya baru akan memasuki masa sidang pada Selasa
(14/5) besok. “Pembahasan sudah lama, tadi cuma pengesahan tingkat
satu,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat,
Santoso kepada CNNIndonesia.com, Senin (13-5-2024).
Santoso tak mengungkap dengan tegas alasan Komisi III
menggelar rapat pengambilan keputusan di masa reses. Dia hanya
menyebut rapat digelar karena DPR akan segera memasuki masa sidang
mulai besok. “Hari ini reses selesai karena besok paripurna,” katanya.
Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN,
Syarifuddin Sudding mengaku juga tak tahu menahu pihaknya menggelar
rapat di masa reses. Dia mengaku hanya menghadiri undangan rapat dari
sekretariat dan pimpinan. “Saya nggak tahu ya, karena yang jelas saya
dapat undangan menghadiri rapat dari pimpinan ya saya hadir,” kata
Sudding.
DPR terakhir sempat menunda pengesahan RUU MK setelah
mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Termasuk dari pemerintah
melalui Menko Polhukam yang kala itu masih di bawah Mahfud MD.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Desember 2023 lalu
menyampaikan seluruh fraksi di DPR meminta penundaan guna menghindari
pemberitaan yang kurang baik mengenai isu ini. Ia juga menampik DPR
bermaksud merugikan pihak tertentu melalui RUU MK tersebut. “Nah, jadi
untuk kemudian menghindarkan hal-hal seperti itu, teman-teman di
fraksi kemudian meminta supaya ditunda dulu revisi UU MK untuk
diparipurnakan,” katanya tulis cnni
Ada sejumlah poin krusial dalam RUU MK. Beberapa di
antaranya seperti persyaratan batas usia minimal hakim konstitusi.
Kedua, evaluasi hakim konstitusi. Ketiga, tentang unsur keanggotaan
Majelis Kehormatan MK (MKMK). Dan keempat, penghapusan ketentuan
peralihan masa jabatan ketua dan wakil ketua MK. (horas)
About The Author
