Surabaya, hariandialog.co.id.– Bupati Sidoarjo nonaktif Ahmad
Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus
korupsi pemotongan dana insentif pegawai atau ASN Badan Pelayanan
Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4
tahun dan 6 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Ni Putu Sri
Indayani di Pengadilan Tipikor Surabaya
Selain itu, Muhdlor juga dikenakan pidana denda Rp300 juta
subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan uang pengganti Rp1,4
miliar subsider 1,5 tahun penjara.
Muhdlor, kata hakim, terbukti melanggar Pasal 12 huruf F jo
pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,
sesuai dengan dakwaan alternatif pertama.
Hakim menyatakan sejumlah pertimbangan yang membuat hukuman
Muhdlor menjadi lebih ringan. Yakni, dia tidak pernah dihukum
sebelumnya, berkelakuan baik, dan berkontribusi banyak selama
kepemimpinannya di Sidoarjo. “Terdakwa telah berhasil membangun
infrastruktur untuk Sidoarjo dan meningkatkan pendapatan daerah. Dari
sebelumnya hanya Rp 800-900 miliar hingga Rp 1,2 triliun,” ucap hakim.
Terhadap putusan itu, baik Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dan tim panasihat hukum Muhdlor yang diketuai Mustofa Abidin masih
pikir-pikir.
Sebelumnya, Jaksa KPK Johan Dwi, meminta dalam tuntutannya
agar Muhdlor 6 tahun 4 bulan penjara dalam perkara korupsi
pemotongan dana insentif pegawai BPPD Sidoarjo. Dia juga diwajibkan
membayar denda Rp300 juta serta mengembalikan uang pengganti Rp1,4
miliar subsidair 3 tahun penjara.
Muhdlor dianggap melanggar Pasal 12 Huruf E jo Pasal 18 UU RI
20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo Pasal 64 Ayat 1
KUHP.
Kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD
Sidoarjo, 25 Januari lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk
mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan
Kepegawaian Siska Wati.
Keduanya telah divonis hakim masing-masing hukuman 5 tahun
dan 4 tahun penjara. Mereka terbukti memotong insentif ASN BPPD
Sidoarjo 10 hingga 30 persen mulai triwulan keempat tahun 2021 sampai
triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp8,544 miliar, tulis dtc.
(bagus-01)
