Jakarta, hariandialog.co.id.- – Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan rekor dalam
layanan pertanahan selama satu dekade terakhir. Sepanjang 2024,
layanan pertanahan mencapai 8.058.650 berkas, melonjak drastis
dibandingkan capaian maksimal 6,6 juta berkas di tahun-tahun
sebelumnya. Capaian ini juga mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) hingga Rp2,9 triliun. “Tahun 2024, dari 8 juta berkas yang
masuk, 3.740.908 di antaranya adalah layanan terkait informasi
pertanahan. Ini merupakan rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir,”
ujar Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam pertemuan media Catatan
Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
Masyarakat paling banyak memanfaatkan layanan informasi
pertanahan, termasuk pengecekan pemilik tanah, luas lahan, hingga
status sengketa atau konflik. Layanan terkait Zona Nilai Tanah (ZNT)
juga menjadi salah satu yang paling diminati.
Selain layanan informasi, Hak Tanggungan (HT) Elektronik berkontribusi
signifikan terhadap perekonomian nasional dengan nilai total Rp882,7
triliun. HT ini memungkinkan sertifikat tanah diagunkan untuk
mengakses pendanaan. “Hak Tanggungan ini menjadi alat penting untuk
mendukung keluarga dan pelaku usaha mendapatkan akses pembiayaan,”
kata Nusron.
ATR/BPN juga mencatat layanan tinggi untuk pemeliharaan data, survei,
pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah pertama kali. Permohonan
mengenai properti, seperti pemecahan, penggabungan, dan pemisahan hak,
juga mendominasi berkas yang diterima sepanjang tahun.
Sebagian besar permohonan layanan berasal dari 10 provinsi dengan
aktivitas properti dan ekonomi tinggi. Jawa Tengah, Jawa Barat, dan
Jawa Timur mencatat volume layanan tertinggi, diikuti Banten, Bali,
DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, D.I. Yogyakarta, dan
Sumatera Selatan, tulis tempo. (nadira-01)
