Jakarta, hariandialog.co.id. Berikut ini jadwal lengkap agenda sidang
Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi belum memutuskan suara
perkataan gugatan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang
ditanganinya, dan hal ini menepis anggapan soal adanya Pemungutan
Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah.
Sesuai jadwal tahapan MK sendiri yang ada di web MK, tanggal
8 -16 Januari 2025, Pemeriksaan Pendahuluan (Memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti
Pemohon).
Tanggal, 16 Januari- 3 Februari 2025 Pengajuan Jawaban
Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu
Tanggal, 17 Januari- 4 Februari 2025, Pemeriksaan
Pendahuluan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait,
Keterangan Bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti)
Tanggal, 5- 10 Februari 2025, Rapat Permusyawaratan Hakim
(Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim, pembahasan perkara,
pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan).
Tanggal, 11-13 Februari 2025, Pembacaan Putusan/Ketetapan
(Dismissal) artinya proses penelitian terhadap gugatan yang masuk
berhenti atau lanjut pembuktian.
Tanggal, 11-15 Februari 2025, Penyerahan/Penyampaian
Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait,
Bawaslu serta Pemerintah dan DPRD
Tanggal, 14-28 Februari 2025, Pemeriksaan Persidangan
Lanjutan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait,
Keterangan Bawaslu, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti).
Tanggal, 3-6 Maret 2025, Rapat Permusyawaratan Hakim
(Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim, pembahasan perkara,
pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan).
Tanggal, 7-11 Maret 2025 Pengucapan Putusan/Ketetapan.
Diputus Paling Lama 45 Hari Kerja
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang Perselisihan Hasil
Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Walikota atau sengketa Pilkada
2024 akan berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat
45 hari kerja.
Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan
Mohamad Faiz menjelaskan, Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024 telah
menetapkan bahwa sidang Pengucapan Putusan Sengketa Pilkada digelar
pada 7–11 Maret 2024.
Jadwal tersebut disesuaikan dengan tenggat waktu MK memutus
perkara sengketa Pilkada, si tribn. (tob-01)
About The Author
