Jakarta, hariandialog.co.id.- Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyebut
terdapat 300 rukun warga (RW) yang masih rentan terdampak banjir
setiap tahun sejak 2019. PDIP menilai hal itu karena adanya alokasi
anggaran ketahanan bencana di Jakarta yang belum optimal.
“Kami mempertanyakan komitmen anggaran pada program
ketahanan bencana yang dinilai belum optimal. Jakarta sangat rentan
terhadap bencana banjir, karena menurut catatan kami masih terdapat
setidaknya 300 RW yang terdampak banjir setiap tahunnya sejak tahun
2019,” kata Anggota Fraksi PDIP Chicha Koeswoyo dalam Rapat Paripurna
pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025 di DPRD
DKI Jakarta, Senin (11-11-20224).
Meski begitu, lanjut Chicha, Pemprov sempat menyebut
belanja daerah difokuskan untuk mendukung Jakarta sebagai kota bisnis
global dan mengatasi isu-isu fundamental seperti ketahanan bencana,
mobilitas, emisi, dan akses air bersih. Dia mendukung program
penyediaan rumah pompa di titik-titik rawan banjir dan dilanjutkannya
program normalisasi Sungai. “Program itu bisa diwujudkan dengan
dialokasikannya anggaran yang memadai dan prioritas yang jelas pada
proyek infrastruktur anti-banjir sangat diperlukan,” ucapnya.
Selain rumah pompa, Fraksi PDIP juga mendukung prioritas
APBD 2025 untuk penyediaan hunian layak bagi warga kurang mampu.
Fraksi PDIP berharap Pemprov mempercepat pembangunan rumah susun untuk
warga yang berpenghasilan rendah. “Karena jumlah Masyarakat yang
memiliki hunian layak di Jakarta kurang dari 40 persen. Ini tentu
ironis mengingat tujuan Jakarta yang ingin menjadi kota global,”
imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh
Setyabudi menyebut dalam menanggulangi banjir pihaknya terus
meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase melalui pengurasan
dan pengerukan sedimen. “(Pemprov DKI) berkomitmen melaksanakan
penyelesaian pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National
Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 km sebagai
upaya mengatasi dampak banjir rob (banjir akibat kenaikan muka air
laut) di wilayah pesisir,” kata Teguh saat menjawab pandangan umum
Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025 di DPRD DKI
Jakarta.
Di samping itu, Teguh mengatakan Pemprov DKI Jakarta juga
melakukan normalisasi sungai untuk peningkatan kapasitas melalui
pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang
berlaku, dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat terkait
dengan penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi.
“Dilakukan juga pembangunan waduk, situ, embung di berbagai lokasi
potensial yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air baku
untuk air bersih. Salah satunya adalah Situ Babakan yang telah
dibangun Instalasi Pengolahan Air bersih dan pipa distribusi untuk
masyarakat sekitar,” ujarnya. (abian-01)
About The Author
