Jakarta, hariandialog.co.id. Bakal calon presiden dari Koalisi
Perubahan Anies Baswedan menanggapi soal konflik warga dengan aparat
di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Menurut Anies Baswedan, investasi harusnya meningkatkan
kesejahteraan bagi warga, bukannya memperkaya para investor. “Harus
mengedepankan prinsip ini dalam situasi apa pun, karena kita tahu
bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di
lapangan,” kata Anies dalam konferensi pers di DPP PKS, Jalan TB
Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).
Anies menyebut keadilan mestinya dijadikan basis investasi.
Menurut Anies, apabila investasi justru membuat warga semakin
menderita, pemerintah harus melakukan koreksi atas kebijakan yang ada.
“Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan, justru memicu
kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat, ini perlu ada
langkah-langkah koreksi,” kata Anies.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu menilai, upaya
damai perlu dilakukan dalam konflik seperti yang terjadi di Pulau
Rempang. Pemerintah, kata Anies, harus melibatkan warga dan memberikan
waktu yang lama untuk berdialog mencari kesepakatan. “Jadi, kami
melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses
yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra, sehingga proses dialog
itu berjalan dengan baik,” ungkap Anies.
Anies lalu membagikan pengalamannya saat memimpin Jakarta.
Dia berujar, buntut tindakan agresif aparat, warga bisa merasakan luka
sosial dalam jangka panjang. “Kami merasakan pengalaman di Jakarta
ketika ada tindakan-tindakan kekerasaan yang menyangkut penggeseran,
penggusuran itu luka sosialnya lama,” ujar Anies.
Oleh sebab itu, Anies mendorong pemerintah dan aparat
untuk menahan diri. Dia menyarakan pendekatan yang menghadirkan
ketenangan dan keteduhan. “Jadi lebih baik dilakukan dibicarakan
dengan rumit, panjang, ribet tapi melibatkan semua dan sampai pada
kesimpulan yang diterima baru kemudian eksekusi,” kata Anies.
“Dengan cara seperti itu maka kita akan merasakan pembangunan
yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik dan benar,” sambung
dia.
Aparat gabungan TNI, Polri dan BP Batam memaksa masuk ke kampung adat
masyarakat Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bentorkan
aparat dan warga pun tak dapat dihindai, Kamis (7/9/2023).
(Liputan6.com/ Ajang Nurdin)
Sebelumnya, aparat gabungan TNI, Polri, dan BP Batam
dikabarkan memaksa masuk ke kampung adat masyarakat Pulau Rempang,
Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 7 September 2023.
Bentrokan antara aparat dan warga yang menolak pun tidak
dapat dihindari.Aparat mulai masuk pada pukul 10.00 WIB. Ribuan warga
menunggu di Jembatan 4, Pulau Rempang, Kota Batam. “Aparat memaksa
masuk untuk melakukan pemasangan patok tata bata di Pulau Rempang,”
kata Bobi, seorang warga Rempang tulis liputan6.
Bobi mengatakan, warga sampai saat ini masih menolak
aktivitas apa pun dari tim gabungan selama jaminan kampung mereka
terjaga dari penggusuran belum dipastikan.”Tim gabungan memaksa masuk,
ini bentrok sudah terjadi, lima orang warga sudah dibawa ke Polres,”
katanya. (dika).
About The Author
