Jakarta, hariandialog.co.id.- KETUA Fraksi Partai Golkar di Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Sarmuji, mengusulkan kebijakan
bekerja dari rumah atau work from home selama satu hari dalam sepekan
dilakukan secara selektif dan penuh pertimbangan. Sebelumnya,
pemerintah berencana menerapkan WFH bagi karyawan untuk menghemat
penggunaan energi.
Menurut Sarmuji, kebijakan WFH perlu memperhitungkan peluang
adanya gangguan terhadap produktivitas nasional dan pelayanan publik.
“Potensi penurunan produktivitas dan pelayanan ada,” kata Sarmuji
kepada Tempo, Senin, 23 Maret 2026.Anggota Komisi VI DPR ini
menyarankan kebijakan WFH tak dibebankan terhadap semua sektor.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah mengatur mobilisasi
pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan swasta. Jangan sampai saat
WFH, tutur dia, para pegawai tetap bepergian menggunakan kendaraan
pribadi yang menyedot pasokan BBM.
Pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja dari
rumah setelah Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut berlaku bagi ASN.
Pemerintah juga mengimbau untuk perusahaan swasta.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan WFH hanya
akan berlaku untuk sektor tertentu. Pemerintah masih mengkaji rencana
pelaksanaan kebijakan tersebut.
Prasetyo menuturkan, sejumlah sektor vital, seperti pelayanan
publik, industri, dan perdagangan, tetap harus berjalan normal. “Agar
tidak disalahpahami, sektor pelayanan, industri, dan perdagangan
kemungkinan tidak termasuk dalam kebijakan ini,” ujar Prasetyo di
Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026, tulis tempo.
(halim-01)
About The Author
