Jakarta, hariandialog.co.id.-Hasil survei Indikator Politik
menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,4
persen pada Juni 2023. Tingkat kepercayaan ini merupakan yang
tertinggi sejak periode yang sama tahun lalu, sebelum kasus Ferdy
Sambo muncul ke publik.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi
menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan ini terdiri dari 65,6 persen
responden yang cukup percaya dan 10,8 persen responden yang sangat
percaya terhadap Polri. “Ternyata, kurang dari setahun, polisi
berhasil memulihkan citranya,” ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil
survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum
dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (02-07-2023).
Burhanuddin mengatakan pada rilis survei Agustus 2022,
kepercayaan publik terhadap Polri anjlok di angka 54 persen. Saat itu,
survei dilakukan kurang lebih sebulan setelah peristiwa pembunuhan
berencana oleh Ferdy Sambo. “Kami sampaikan itulah trust
(kepercayaan) paling rendah (kepada) polisi. Kami umumkan saat itu,”
tuturnya.
Dalam survei yang dilakukan pada Juni 2023, kepercayaan
publik terhadap Polri sudah mulai pulih, bahkan mencapai 76,4 persen.
Dari angka tersebut, yang menyatakan sangat percaya terhadap Polri
mencapai 10,8 persen.
Menurut Burhanuddin, ada beberapa alasan yang memengaruhi
tingginya kepercayaan publik terhadap Polri. Terkait upaya penegakan
hukum, ada peningkatan dari temuan Juni 2023. Jika pada April 2023
angkanya baru 70,8 persen, maka periode Juni 2023 meningkat menjadi
74,8 persen. Hal serupa berlaku dalam upaya pemberantasan korupsi.
Jika pada April 2023 tingkat kepercayaan publik baru menyentuh 66,9
persen, memasuki Juni 2023 terjadi peningkatan menjadi 69,2 persen.
Indikator juga menemukan tingginya kepercayaan publik yang
optimistis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu melakukan
pembenahan internal. Dikatakannya, mayoritas percaya kepolisian saat
ini mampu melakukan pembenahan internal. “Yang cukup percaya angkanya
mencapai 66,8 persen. Sementara yang sangat percaya 2,9 persen. Jika
ditotal, angkanya menjadi 69,7 persen,” ungkapnya.
Survei Indikator juga menyebutkan mayoritas masyarakat puas
terhadap kinerja Polri terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan
orang (TPPO). Survei Indikator mengambil sampel kasus 26 WNI di
Myanmar yang menjadi korban TPPO.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya mengungkap
hasil kerja Satgas TPPO. Mantan Kapolda Banten itu menegaskan
pemberantasan TPPO dilakukan dari hulu ke hilir.
Hal itu disampaikan Sigit sebagai laporan kepada Presiden Joko Widodo
(Jokowi) yang bertindak sebagai Inspektur Upacara Hari Bhayangkara
ke-77 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu
(1/7/2023).
Sigit menyampaikan ada 600 orang lebih yang ditetapkan
sebagai tersangka dan lebih dari 1.800 korban diselamatkan. Satgas
TPPO resmi dibentuk Kapolri pada Selasa (6/6/2023).
Satgas TPPO di seluruh jajaran polda se-Indonesia langsung bergerak
menangani kasus human trafficking tersebut. “Dengan hasil seperti ini
642 orang tersangka dan penyelamatan 1.826 korban baik di dalam maupun
luar negeri,” paparnya tulis okzn. (redak01)
