Jakarta, hariandialog.co.id.- Kementerian Dalam Negeri meminta seluru
kepala daerah untuk melakukan berbagai langkah konkret dalam
mengendalikan harga. Selain itu, kepala daerah juga diminta untuk
rajin turun ke lapangan untuk memantau laju perkembangan harga di
pasaran.
“Langkah konkret tersebut, meliputi operasi pasar murah,
melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,
serta menggalakkan gerakan menanam,” ungkap Inspektur Jenderal
Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi
Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti
Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin
(26/2/2024).
“Langkah lainnya yaitu menjalin kerja sama dengan daerah
penghasil komoditas untuk pemenuhan pasokan, memanfaatkan anggaran
Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian harga, serta memberikan
dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) terhadap
mobilitas transportasi umum,” jelasnya.
Tomsi menyayangkan masih banyak daerah yang belum melakukan
langkah konkret tersebut. “Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
Kemendagri per 26 Februari 2024, baru 10 daerah yang melakukan seluruh
upaya konkret, sedangkan sebanyak 358 daerah belum melakukannya,”
ucapnya tulis liputan6.
“Kemudian sebanyak 21 daerah tercatat melakukan 4 hingga 5
dari 6 upaya konkret. Selanjutnya, sebanyak 125 daerah tercatat
melakukan 1 hingga 3 upaya konkret dalam penanganan inflasi,” jelas
Tomsi.(salem)
About The Author
