Jakarta, hariandialog.co.id.- Ketua Badan Anggaran DPR Said
Abdullah mendukung penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada
1 Januari 2025 agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa
membiayai berbagai program unggulannya seperti Makan Bergizi Gratis
hingga swasembada pangan.
Said menyayangkan belakangan terjadi serangan politik antar
fraksi di DPR akibat polemik PPN 12%. Padahal, sambungnya, setiap
pemegang kepentingan perlu bersatu untuk menghadapi berbagai tantangan
ekonomi 2025 seperti penguatan dolar Amerika Serikat hingga perang
dagang AS-China Jilid II.
Dia mengingatkan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%
sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang itu disetujui oleh partai
Said, yakni PDI Perjuangan (PDIP), bersama mayoritas fraksi di DPR.
Menurutnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat atas
penerapan PPN 12% ketika menyetujui APBN 2025. “Pemerintah dan DPR
sepakat untuk memasukkan asumsi tambahan penerimaan perpajakan dari
pemberlakuan PPN 12% ke dalam target pendapatan negara pada APBN 2025.
Selanjutnya APBN 2025 telah di undangkan melalui UU No. 62/2024,” ujar
Said dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).
Elite politik PDIP itu menggarisbawahi seluruh fraksi di DPR
memberikan persetujuan atas UU APBN 2025 tersebut dengan beberapa
catatan. Artinya, menurut Said, pemberlakukan PPN 12% telah
berkekuatan hukum dengan persetujuan legislatif dan eksekutif.
Program yang dimaksud yaitu Makan Bergizi gratis
(membutuhkan dana sekitar Rp71 triliun. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Rp3,2 triliun, Pembangunan Rumah Sakit Lengkap di Daerah Rp. 1,8
triliun, pemeriksaan penyakit menular TBC (Rp8 triliun), Renovasi
Sekolah (Rp20 triliun), Sekolah Unggulan Terintegrasi (Rp2 triliun),
serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa (Rp15 triliun).
Menurutnya, program-program di atas sejalan dengan agenda
PDIP secara khusus. Oleh sebab itu, sambungnya, PDIP berkomitmen untuk
mengawalnya melalui dukungan dari APBN 2025. “Sebagai Ketua Badan
Anggaran [Banggar] DPR, saya juga sudah menyampaikan ke publik agar
pemerintah melakukan mitigasi risiko atas dampak kenaikan PPN dari 11%
menjadi 12%, khususnya terhadap rumah tangga miskin dan kelas
menengah,” katanya tulis bisnis (anara-01)
