Jakarta, hariandialog.co.id.- Pengaturan mengenai Dewan Advokat
Nasional (DAN) oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden atau
Peraturan Pemerintah masih dinanti-nanti kalangan advokat.
Akhir tahun lalu, sudah dilakukan beberapa pertemuan
sejumlah organisasi advokat dengan pihak pemerintah untuk merumuskan
naskah atau draf peraturan terkait DAN yang diarahkan untuk
meningkatkan profesionalisme advokat di Indonesia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat
Indonesia Suara Advokat Indonesia (DPN Peradi SAI) Juniver Girsang
mengatakan pembentukan Dewan Advokat Nasional (DAN) diperlukan untuk
menertibkan profesi advokat yang selama ini dinilai banyak pihak
semakin kehilangan arah. “Pembentukan Dewan Advokat Nasional ini
kita harapkan sekali bisa segera terbentuk. Yang tujuannya sebetulnya
bagaimana menertibkan advokat-advokat ini saat menjalankan profesinya.
Bukan serampangan, tanpa ada aturan,” kata Juniver saat ditemui di
kantornya, Jum’at, 24 Januari 2025.
Juniver Girsang menyoroti keberadaan organisasi-organisasi
advokat yang kian menjamur tanpa adanya pengawasan dan mekanisme
kontrol yang jelas. Kondisi ini menyebabkan kerap terjadinya
pelanggaran kode etik yang merugikan masyarakat.
Pembentukan Dewan Advokat Nasional adalah langkah mulia yang
harus didukung semua pihak, termasuk pemerintah. Dewan Advokat
Nasional memiliki peran penting dalam menertibkan profesi advokat di
Indonesia. “Bila ada advokat dalam melaksanakan tugasnya melanggar
kode etik, ada yang mengawasi dan ada yang memproses yaitu nanti Dewan
Advokat Nasional sebagai yang punya kewenangan,” paparnya.
Terkait waktu pembentukan Dewan Advokat Nasional, Juniver
menyampaikan pihaknya telah menetapkan target agar pembentukan ini
dapat direalisasikan pada tahun 2025. “Update pembentukannya, kita
sudah membuat satu komitmen. Dalam waktu dekat, kita akan ada
pertemuan, menandatangani, mungkin Februari. Januari ini sepertinya
banyak libur, kita sepakati supaya lebih akurat bahasanya yang lebih
lengkap. Kita harapkan di Februari,” kata dia, tulis hukumonline.
(bing-01)
About The Author
