Bandung Barat, hariandialog co.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bandung Barat bersama Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat (Jabar) menggelar aksi damai di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat pada Senin, 13 Oktober 2025. Aksi ini bertujuan untuk menuntut penegakan hukum, transparansi, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Aksi yang berlangsung dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP KBB ini, diwarnai dengan orasi dari sejumlah aktivis yang menyampaikan 13 poin tuntutan. Di antara tuntutan tersebut adalah desakan untuk mengaudit dan memberantas KKN di tubuh pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) untuk mengusut tuntas dugaan KKN di Kabupaten Bandung Barat. Berantas oknum legislatif dan yudikatif yang telah merugikan rakyat,” ujar salah seorang orator dari Koalisi Rakyat Bandung Barat. Massa aksi juga membawa spanduk bertuliskan “KBB Darurat KKN” dan “Audit Dana Stunting Rp 5 Miliar”.
Aksi damai ini dimulai dari Kantor Kejaksaan Negeri KBB, dilanjutkan ke Kantor Pemerintah Daerah, dan berakhir di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat. Sepanjang rute, massa menyuarakan aspirasi dengan tertib dan damai.
Selain menyoroti dugaan korupsi, para aktivis juga menyoroti praktik rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab KBB yang dianggap sarat dengan kepentingan politik. “Mutasi yang tidak profesional merusak marwah demokrasi dan menghancurkan kepercayaan publik. Kami menolak pejabat hasil rotasi yang diduga berbau KKN,” teriak salah satu aktivis melalui pengeras suara.
Dalam pernyataan sikapnya, para demonstran juga menyinggung dua nama berinisial AZ dan DAM, yang diminta segera dinonaktifkan dari jabatannya karena diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan.
13 Poin Tuntutan Koalisi Rakyat Bandung Barat:
1. Bentuk tim khusus dan sidang etik pejabat daerah.
2. DPRD gunakan hak interpelasi untuk evaluasi pejabat bermasalah.
3. Usut anggaran fiktif Rp500 miliar penyebab defisit daerah.
4. Periksa anggota DPRD yang berkolusi dengan pejabat eksekutif.
5. Tindak ASN yang terlibat korupsi.
6. Nonaktifkan pejabat berinisial AZ dan DAM.
7. Tolak kepala dinas hasil rotasi yang sarat KKN.
8. Hentikan intervensi politik dalam mutasi jabatan.
9. Audit proyek pengadaan 2023–2024, terutama rumah dinas.
10. Transparansi proyek di KBB.
11. Wujudkan KBB “Bersih dari Proyek Titipan”.
12. Bupati diminta tegas terhadap pejabat dan asisten bermasalah.
13. Bentuk Pansus Penanganan Korupsi KBB segera.
Massa juga mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Korupsi KBB dan audit dana stunting senilai Rp5 miliar. Para aktivis menilai langkah-langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Aksi damai ditutup dengan menampilkan seni tradisional debus yang diiringi musik kendang pencak, sebagai simbol keberanian rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi.
Perwakilan massa kemudian menyerahkan salinan tuntutan kepada pejabat perwakilan Pemkab Bandung Barat. Pejabat tersebut menerima aspirasi dengan baik dan berjanji akan menindaklanjuti.
“Kami akan sampaikan tuntutan ini kepada Bupati Bandung Barat. Mohon doa agar kami dapat menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujar Perwakilan Pejabat Pemkab Bandung Barat.
Aksi Damai berakhir dengan doa bersama, agar Bandung Barat bebas dari Korupsi, KKN, dan dapat Transparan, serta berpihak kepada kepentingan Rakyat.
(Dony Arb/Nagon)
About The Author
