Malang, hariandialog.co.id.-
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang Subkhan mengatakan persoalan kekurangan tenaga kerja di SKPD lingkungan pemerintah daerah setempat antara lain dipicu karena adanya pegawai yang sudah memasuki masa pensiun.
“Upaya kami untuk mengatasi kekurangan pegawai akibat pensiun atau purnatugas, memanfaatkan pemetaan dengan melihat pada kompetensi PPPK apakah sesuai dengan kebutuhan di masing-masing SKPD,” kata Subkhan di Kota Malang, Minggu (4/10).
Berdasarkan data yang diterima dari BPKSDM Kota Malang, diketahui hingga periode 2026 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkot setempat sejumlah 9.673 orang.
Jumlah ASN tersebut terdiri dari 4.613 berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5.060 orang merupakan PPPK.
Kemudian, pada tahun ini terdapat 404 pegawai yang merupakan PNS maupun PPPK memasuki masa purnatugas. Sedangkan, pada periode 2027 sebanyak 347 PNS maupun PPPK akan pensiun.
Pihaknya juga melakukan tahapan analisa jabatan dan beban kerja (Anjab ABK) terhadap para pegawai yang akan dipindahtugaskan dari satu perangkat daerah ke perangkat daerah lainnya untuk mengisi kebutuhan SDM.
Ia menyampaikan, serangkaian strategi tersebut menjadi hal yang rasional untuk dijalankan saat ini, karena mencegah meningkatnya persentase belanja pegawai melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan itu merupakan ketetapan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Menurut dia, distribusi pegawai yang dilakukan secara merata demi memastikan kinerja pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Oleh karena itu, dengan adanya aturan tersebut maka Pemkot Malang pada tahun anggaran 2026 belum berani memastikan akan membuka perekrutan pegawai baru.
“Kalau untuk tahun anggaran 2027 kami melihat lagi perkembangan ke depan seperti apa,” ujar dia. (antara/jpnn/bagas-01)
