Yogyakarta, hariandialog.co.id.– – Mahasiswa dari Departemen Politik
Pemerintahan Fisipol UGM Yogyakarta meminta maaf kepada masyarakat
Indonesia di sela menggelar aksi di halaman kampus mereka pada Senin,
12 Februari 2024.
Permintaan maaf itu disampaikan mahasiswa untuk mewakili dua rekan di
almamaternya yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Koordinator
Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana yang turut menjadi bagian
kekuasaan di bawah Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Kedua akademisi UGM yang kini mewakili Istana Kepresidenan itu
dianggap ikut mengantarkan kemerosotan demokrasi Indonesia lewat
berbagai perilaku politik yang sangat jauh dari etika intelektual.
“(Kemerosotan demokrasi) ini bukan kesalahan Pak Tik (panggilan
Pratikno sebagai dosen) dan Mas Ari (panggilan Ari Dwipayana) semata,”
kata perwakilan mahasiswa Fisipol UGM Rubiansyah.
“Namun kami menyadari, dua guru kami itu telah menjadi bagian dari
persoalan bangsa. Untuk itu, ijinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari
menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar
Rubiansyah.
“Sebagai pembelajar ilmu politik sekaligus murid-muridnya Pak Tik
(panggilan Pratikno sebagai dosen) dan Mas Ari (panggilan Ari
Dwipayana), kami menyadari segala permasalahan terkait kemerosotan
demokrasi adalah permasalahan sistemik yang disebabkan banyak aktor,”
kata perwakilan mahasiswa Fisipol UGM Rubiansyah.
Saat ditanya mengapa bersedia mewakili Pratikno dan Ari Dwipayana
meminta maaf kepada rakyat Indonesia, Rubiansyah menuturkan agar kedua
dosennya tersebut segera sadar dan malu, atas langkah yang dilakukan
bersama kekuasaan saat ini. “(Permintaan maaf) itu karena kami merasa
malu, semoga keduanya juga sadar dan malu,” ujar dia.
Para mahasiswa itu kecewa, di tengah perhelatan Pemilu 2024, justru
menyaksikan demokrasi sedang menuju ambang kematian.
Menurutnya, di bawah Jokowi, rakyat disuguhi serangkaian tindakan
pengangkangan etik dan penghancuran pagar-pagar demokrasi yang
dilakukan oleh kekuasaan. Para penguasa dengan tidak malu menunjukkan
praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan.
“Konstitusi dibajak untuk melegalkan kepentingan pribadi dan
golongannya. Melihat ini semua, rasanya demokrasi Indonesia bukan
hanya sekedar mundur ataupun cacat, tetapi sedang sekarat,” kata dia
tulis tempo.
“Kita melihat bersama, bahwa kekuasaan telah merusak pagar yang
menjaga agar demokrasi tetap hidup dan terus dapat dirayakan. Jika
pada akhirnya demokrasi kita, demokrasi milik rakyat Indonesia ini,
mati, maka sejarah akan mengingat siapa saja pembunuhnya,” imbuh dia.
Untuk itu, kata Rubiansyah, menjadi keharusan bagi seluruh pihak untuk
menyadarkan kekuasaan atas perbuatannya. (red-01)
About The Author
