Sambas, hariandialog.co.id.- Mahasiswa kabupaten Sambas, Kalbar,
mendatangi dan berdemi di depan kantor Bupati Sambas karena banyaknya
persoalan yang belum terselesaikan terutama terkaittambang ilegal,
sengketa lahan sawit dan , tingginya kasus pencabulan, di Kabupaten
Sambas.
“Berbagai macam persoalan terjadi di kabupaten Sambas,
Masih banyak nya kegiatan- kegiatan Tambang Ilegal, Sengketa Lahan
Sawit Antara Perusahaan dengan Masyarakat, Hingga tingginya Kasus
Pencabulan di Kabupaten Sambas,” ungkap Ketua Komite Mahasiswa
Kabupaten Sambas, Rifa’ie, saat orasi baru-baru ini.
Mahasiswa juga menyuarakan dengan meminta Pemerintah
Kabupaten Sambas menerima enam tuntutan yang nantinya ditanda tangani
oleh Bupati dan wakil Bupati Sambas.
Dari enam tuntutannya, Mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Sambas
siap Memangkas Anggaran Perjalanan Dinas dan Meningkatkan Belanja
Modal Sebesar 25% dari total APBD Kabupaten Sambas.
Tuntutan lainnya, pemerintah kabupaten Sambas diminta
ransparan pada penambahan pinjaman daerah sebesar Rp. 58 Miliar dalam
APBD perubahan tahun 2021.
Disamping itu mahasiswa meminta Pemerintah Daerah Sambas
untuk memperhatikan pelayanan pendidikan serta akses layanan
pendidikan. Tingginya Kasus Pencabulan di Kabupaten Sambas, Mahasiswa
mendorong bupati Sambas membentuk Peraturan Bupati (Perbup) Tentang
KPPAD di kabupaten Sambas.
Banyak konflik agraria terjadi di kabupaten Sambas yang
tidak pernah terselesaikan, dan maraknya pertambangan ilegal yang
terjadi di kabupaten Sambas. “Mendesak pemerintah kabupaten Sambas dan
Mewajibkan Semua Perusahaan Sawit Memiliki Hak Guna Usaha,” sambung
Rifa’ie.
Enam tuntutan tersebut yang harus disepakati dan ditanda
tangani oleh Bupati dan wakil Bupati Sambas. Apabila tuntutan dari
mahasiswa tidak di indahkan, maka kami akan turun kembali dengan
jumlah yang lebih besar,” tutup Rifa’ie seperti ditulis tvone.
Sekretaris Daerah ( Sekda) Kabupaten Sambas, Fery
Madagaskar menyambut kedatangan mahasiswa dalam menyampaikan orasinya.
Sekda Sambas Menyampaikan bahwa Sudah banyak prestasi yang sudah
dicapai. Tata kelola APBD berjalan baik dan semua program sudah
berjalan hanya sedang proses. “Sampaikan kepada pejabat Pemda
tentang keluhan dan koreksi segala kebijakan yang belum berjalan
termasuk APBD, setahun berjalan menjabat jadi belum terlihat semua
program berjalan, butuh proses untuk menjalankan semua program
pemerintah yang sudah direncanakan,” pinta Sekda Kabupaten Sambas,
Fery Madagaskar kepada mahasiswa.
“Terkait dengan Penilaian terhadap Pemerintah Kabupaten
Sambas, tergantung semua menilainya karena pemerintah yang sekarang
baru berjalan satu tahun. Mudah-mudahan semua Pejabat yang dipilih
oleh Bupati Sambas dapat bertugas dengan baik dan sesuai dengan
aturan, dan jika ada pejabat yang dipilih oleh Bupati tidak baik akan
diganti dan diproses sesuai dengan kesalahannya.” tutup Sekda Sambas.
(hantob).
About The Author
