Pati, hariandialog.co.id.- BUPATI Pati Sudewo menjadi perbincangan
seusai menantang masyarakat Pati, Jawa Tengah, untuk mengerahkan massa
yang besar saat menggelar demonstrasi penolakan kenaikan Pajak Bumi
dan Bangunan atau PBB.
Sudewo—yang sebelumnya menyatakan bakal menaikkan tarif Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250
persen—menyebut dirinya tak gentar meski didemo puluhan ribu warga.
“Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan,” kata Sudewo
dikutip dari video pendek yang tersebar di media sosial. Ia bahkan
mempersilakan masyarakat untuk tak hanya mengerahkan 5 ribu pendemo
saja. Dia justru menantang warga untuk membawa 50 ribu massa
berdemonstrasi. “Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju,” ucap
dia.
Adapun pada Ahad, 18 Mei 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Pati
menyepakati kenaikan PBB-P2 sebesar lebih-kurang 250 persen. Rencana
kenaikan tarif pajak itu muncul usai Sudewo rapat bersama para camat
dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten
Pati (Pasopati).
Sudewo menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini bertujuan
meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. “Kami berkoordinasi
untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan.
Kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah
lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” kata Sudewo dikutip dari
keterangan tertulis pada laman resmi humas.patikab.go.id.
Sudewo menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini
hanya sebesar Rp 29 miliar. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan
dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp 75 miliar, dan Kabupaten
Rembang serta Kudus masing-masing Rp 50 miliar. Padahal, menurut dia,
Kabupaten Pati lebih besar secara geografis dan lebih berpotensi
dibandingkan ketiga kabupaten tersebut.
Dia berharap kenaikan tarif PBB-P2 itu dapat memenuhi
pendanaan untuk sejumlah program di Kabupaten Pati, salah satunya
pembangunan infrastruktur jalan. “Beban kami pembangunan infrastruktur
jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, pertanian, perikanan, semuanya
membutuhkan anggaran yang sangat tinggi. Alhamdulillah, para camat dan
kepala desa sepakat untuk melaksanakan ini,” tutur Sudewo, tulis
tempo. (harun-01)
About The Author
