NGAMPRAH,hariandialog.co.id – Mengawali hari kerja pertama setelah cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar apel perdana di Lapangan Pusat Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Senin. Momentum ini menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali tancap gas dalam memberikan pelayanan publik.
Apel tersebut dihadiri oleh jajaran lengkap birokrasi, mulai dari Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, hingga staf pelaksana di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Pesan Pengabdian dan Kedisiplinan
Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Ade Zakir, yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail yang berhalangan hadir karena harus menghadiri agenda halalbihalal di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Dalam amanatnya, Ade Zakir menekankan bahwa makna “kembali ke fitrah” bagi seorang ASN adalah kembali pada esensi sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi kejujuran.
“Momentum Idul Fitri ini harus kita jadikan titik balik untuk meningkatkan integritas dan disiplin. Sebagai pelayan publik, pengabdian yang tulus dan jujur adalah prioritas utama,” tegas Ade Zakir dalam arahannya.
Fokus pada Kinerja, Bukan Lokasi Kerja
Menanggapi kebijakan penyesuaian kerja pasca-lebaran, Sekda mengingatkan bahwa sistem kerja baik secara kantor (WFO) maupun jarak jauh (WFH) hanyalah teknis. Baginya, indikator keberhasilan seorang ASN tetap diukur dari output kinerja yang dirasakan langsung oleh warga Bandung Barat.
- Akuntabilitas: Setiap ASN wajib menjamin kualitas kerja yang konsisten.
- Pelaporan: Hasil kerja harus dilaporkan secara berjenjang kepada atasan masing-masing.
- Orientasi Hasil: Birokrasi dituntut untuk bekerja efektif demi kemaslahatan masyarakat.
Kesiapan Menghadapi Audit BPK
Selain penguatan internal, Pemkab Bandung Barat juga langsung dihadapkan pada agenda krusial terkait akuntabilitas keuangan. Bertepatan dengan hari pertama kerja, tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2025.
Ade Zakir menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk kooperatif dan bekerja dengan target yang terukur. Target besar Pemkab Bandung Barat tahun ini adalah mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebelumnya.
“Kita harus menjaga konsistensi prestasi ini dengan kerja keras dan keikhlasan. Pastikan setiap rencana kerja berjalan sesuai target untuk menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah,” tutupnya.(Nagon)
About The Author
