Denpasar–hariandialog.co.id -Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),bekerjasama dengan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, meresmikan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB)
Mengusung “Nothing Without Us”, pembentukan ULD-PB menandai perubahan transformatif bagi Provinsi Bali upaya penanggulangan bencana kini melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra tak terpisahkan, dimana wawasan dan pengalaman dimiliki kuncimenciptakan masyarakat yang tangguh.
Inisiatif pembentukan ULD-PB di Bali langkah nyata mewujudkan inklusivitas dalam penanggulangan bencana, sekaligus solusi pemenuhsn hak penyandang disablitas.
Sebagai provinsi yang kerap dilanda bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan, keterlibatan penyandang disabilitas disetiap aspek penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pencegahan, respon, hingga pemulihan dapat memastikan penguatan pemahaman masyarakat risiko bencana.
Selain itu, melalui ULD-PB, penyandang disabilitas kini memiliki ruang untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keselamatan serta keberlangsungan hidup mereka.
“Kehadiran ULD-PB ini diharapkan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi disabilitas yang terlibat serta mewakili 26,000 penyandang disabilitas di Provinsi Bali, ” jelas Kepala Pelaksana BPBD Bali Dr. I Gede Agung Teja.
Namun angka tersebut,kata Teja akan lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, karena mencakup
perlindungani penyandang disabilitas dari kelompok lansia ataupun penyandang disabilitas non-fisik.” jelas Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si.
Pembentukan ULD-PB ini juga sekaligus mejadi sebuah tonggak penting pengarusutamaan inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana, mencerminkan keselarasan upaya pemerintah Bali dengan lima pilar utama manajemen bencana inklusif yakni, data terpilah; aksesibilitas; partisipasi bermakna; peningkatan kapasitas; dan prioritas perlindungan.
Pilar-pilar ini memastikan proses perencanaan mencerminkan keragaman kebutuhan dan memastikan alokasi upaya perlindungan ke dalam anggaran, operasionalisasi dan pengawasan.
Peluncuran ini menandai perubahan penting, dari sekedar wacana kebijakan menuju aksi nyata. Bersama dengan BPBD Provinsi Bali dan melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra utama lainnya, ULD-PB menjadi motor penggerak memastikan setiap proses pengambilan keputusan berbasis pemenuhan hak partisipatif.
Bersama pemerintah daerah, ULD-PB mendorong tersedianya aksesibilitas informasi, kesiapsiagaan bencana yang inklusif, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai proses pengurangan risiko, mulai dari pemetaan ancaman bencana, hingga pemulihan pasca-bencana.
“Pembentukan ULD-PB rangkaian peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2025, sekaligus cerminan nyata dari komitmen Pemerintah Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan strategi dipastikan strategi ini lebih efektif,manusiawi,mampu menjawab keragaman kebutuhan masyarakat,” kata Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB.
“Dengan mengarusutamakan inklusi disabilitas, kita memperkuat sistem penanggulangan bencana di Bali,memastikan akses informasi, layanan darurat, serta mekanisme respons dan pemulihan bencana yang lebih baik,” jelas Pangarso
Kegiatan didukung Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA,bagian kolaboratif menuju penanggulangan bencana yang inklusif.
Acting Deputy Konjen Australia di Bali Sophie Henemayer mengatakan,
peresmian ULD-PB Bali sebuah langkah nyata untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang inklusif. Ia juga menghargsi pemerintah Provinsi Bali atas inisiatif berharap ULD-PB menjadi sebuah praktik baik bisa dicontoh daerah lain.
ULD-PB Bali melalui komponen pelibatan publik, akan membantu mengarahkan bagaimana penanggulangan bencana yang inklusif membawa manfaat bagi masyarakat di Bali. Termasuk membangun komunitas saling terhubung, tangguh, mampu merespons bencana secara cepat dan efektif.
“Dengan demikian, kita semua dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal saat menghadapi bencana,” kata Sophie.( rls/ NL )
About The Author
