Jakarta, hariandialog.co.id.- – Pemerintah telah mengumumkan
pemberian bantuan langsung tunai alias BLT Mitigasi Risiko Pangan
sebesar Rp 11,25 triliun untuk tiga bulan. Ekonom Center of Economic
and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira buka suara soal ini. “Bansos
(bantuan sosial) ini sangat kental nuansa politis dibandingkan urgensi
menyelesaikan masalah daya beli orang miskin,” kata dia kepada
Tempo,Selasa, (30-01-2024.
Dia menjelaskan, pemberian Bansos oleh pemerintah cenderung
naik signifikan menjelang pemilihan umum termasuk pemilihan presiden.
Menurut Bhima, model Bansos menggunakan BLT maupun bantuan bangan akan
menimbulkan persepsi bahwa pemerintah menjadi sinterklas untuk
mendukung salah satu calon.
Seperti diketahui saat ini anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi),
Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi
Prabowo Subianto. Pasangan ini berhadapan dengan dua pasangan lain
yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Presiden Jokowi dan sejumlah menteri saat ini menuai banyak kritik
karena dianggap melanggar norma netralitas dan Undang-undang Pemilihan
Umum. Penyaluran Bansos juga dianggap telah dipolitisir.
Menurut Bhima, ada kesamaan pola dalam penyaluran dana sosial tahun
ini dengan pemilihan umum sebelumnya, di mana anggaran Bansos melonjak
tajam saat menjelang pemilihan presiden.
“Anggaran perlindungan sosial saat itu naik tajam. Sayangnya
efektivitas Bansos justru dipertanyakan karena tidak mampu mengurangi
angka kemiskinan secara signifikan,” papar Bhima.
Menggeser anggaran untuk Bansos menjelang Pemilu juga berpotensi
menimbulkan distorsi pada efektivitas program lainnya. Apalagi kalau
anggaran yang digeser adalah anggaran belanja produktif.
Selain itu, lanjut Bhima, alasan pemerintah menyalurkan Bansos
menjelang pemilihan presiden untuk menyelamatkan daya beli dari
fluktuasi harga pangan saat ini juga aneh. Sebab, belum lama ini
pemerintah telah menaikkan volume impor pangan terutama untuk
komoditas beras yang semestinya bisa menurunkan harga beras.
“Saling kontradiksi antara Bansos dengan impor. Harusnya kan impor
bisa turunkan harga pangan, jadi tidak perlu kasih Bansos
besar-besaran,” ungkap Bhima.
Sebelumnya diberitakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
mengumumkan pemerintah akan memberikan BLT Mitigasi Pangan untuk 18,8
juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ini adalah kelanjutan dari BLT
El Nino.
BLT Mitigasi Pangan diberikan selama tiga bulan, yakni Januari hingga
Maret. Adapun penyalurannya diperkirakan pada Februari alias bulan
depan lewat PT Pos Indonesia.
Sehingga BLT itu nanti ada yang dirapel. Setiap keluarga nantinya akan
mendapatkan Rp 600 ribu secara total dan Rp 200 ribu setiap bulan.
(halim-01).
About The Author
