Belitung,hariandialog.co.id– Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, Ikatan Keluarga Penyandang Disabilitas Belitung (IKPDB) terus terlibat aktif memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam hal aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas umum yang mudah, aman, nyaman dan mandiri bagi disabilitas.
Upaya tersebut didukung oleh adanya kebijakan Pemeritah Daerah Belitung yang berpihak pada penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah No.1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun perda tersebut masih kurang bergaung sehingga implementasinya dirasa belum optimal.
Dalam rangka merayakan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember, IKPDB berupaya menjalin sinergitas antar stakeholder melalui acara Diskusi Publik tentang Implementasi Perda No.1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Rabu, 6 Desember 2023.
Kepala Dinas Sosial & PPPA, Kasimin, menegaskan, “Perda Kabupaten Belitung No 1 Tahun 2021 sendiri mengamanatkan untuk mengatur lebih jauh terkait tata cara perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas melalui Peraturan Bupati. Sehingga pasca kegiatan ini, diharapkan pula akan ada advokasi lebih lanjut untuk mendorong lahirnya kebijakan berupa Peraturan Bupati seperti dimaksud”.
Hadir dalam kegiatan Diskusi Publik ini Perwakilan Legislatif (anggota DPRD) dan Dinas Sosial & PPPD sebagai pemrakarsa kebijakan yang juga menjadi narasumber perwakilan pemerintah daerah. Hadir pula perwakilan dari berbagai organisasi penyandang disabilitas serta organisasi masyarakat lainnya
“Menjadi penting untuk mempertemukan semua pemangku kepentingan untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup, tujuan, muatan dan mekanisme implementasi Perda No.1 Tahun 2021, sehingga masing-masing pemangku kepentingan akan memahami tanggungjawabnya” ungkap Mustopa, Ketua Pelaksana Program IKPDB. “Skema ini nantinya diharapkan akan mampu mendukung implementasi kebijakan berupa pembentukan Peraturan Bupati sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Daerah,” imbuhnya.
IKPDB berharap kegiatan ini dapat menghasilkan praktek pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam mengakses infrastruktur dan fasilitas umum juga peluang kerja serta penguatan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.
Kegiatan ini juga merupakan hasil kolaborasi IKPDB dengan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) melalui program Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur.(fibin)
