Medan, hariandialog.co.id.- Puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa
Sumatera Utara melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut, Senin
(30/12). Mereka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12
persen.
Awalnya massa melakukan orasi di depan Gedung DPRD Sumut sambil
membentangkan spanduk berisi penolakan PPN 12 persen. Spanduk tersebut
bertulisan “Pajak Dinaikan, Koruptor Dimaafkan dan Pejabat
Dimewahkan.”
Setelah itu, massa merangsek masuk ke gedung DPRD Sumut dengan
menerobos gerbang. Mereka menduduki Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut.
Ruangan tersebut tampak kosong, polisi di lokasi tampak melakukan
penjagaan. “Hari ini DPRD Sumut kami segel. Kami minta pemerintah
melakukan pengkajian ulang, melalui proses yang transparansi dan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan
pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat,” ujar Koordinator
Aksi, Khairul Fahmi.
Kemudian massa kembali berorasi menolak kenaikan PPN 12 persen. Wakil
DPRD Sumut, Salman Al Farisi sempat menemui pengunjuk rasa, namun
mereka menolaknya. Mereka meminta semua fraksi hadir untuk berdiskusi
dengan mereka soal kenaikan PPN 12 persen.
“Tak ada juga fraksi yang menghadirkan semua anggota fraksi. Kami
ingin semua anggota fraksi menemui kami. Mereka adalah perwakilan
rakyat, tak seharusnya mereka abai dengan penderitaan rakyat,” ujar
Khairul Fahmi
Dalam kesempatan itu, Khairul mengatakan kehadiran massa aksi untuk
mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera membatalkan kebijakan PPN
12 persen.
“Oleh karena itu kami meminta Presiden membatalkan kebaikan PPN 12
persen. Ini demi melindungi kepentingan masyarakat kecil dan mendukung
pemulihan ekonomi nasional,” tegas Khairul
Massa juga menekankan pentingnya peraturan pemerintah pengganti undang
undang atau Perpu guna membatalkan implementasi PPN 12 persen
tersebut.
“Kami juga meminta pemerintah untuk fokus pada peningkatan penerimaan
negara melalui langkah-langkah yang lebih progresif seperti
optimalisasi pajak dan sektor yang selama ini tidak tergarap dengan
baik bukan malah membebani masyarakat kecil,” ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut, Zulkifli
mengatakan para mahasiswa menolak kehadiran Wakil Ketua DPRD Salman Al
Farisi dan dua orang anggota Komisi A DPRD Sumut. Sebab mereka
menginginkan semua fraksi hadir berdiskusi dengan mereka.
“Dapat kami sampaikan bahwa pimpinan DPRD itu, kolektif kolegial satu
pun sudah mewakili seluruh anggota DPRD. Kemudian piket yang menerima
aspirasi ditetapkan itu Komisi A. Kita sudah hadir, cuma adek-adek
belum terima,” urainya, tulis cnni.
Setelah berorasi sekitar 3 jam di dalam ruang rapat paripurna DPRD
Sumut, massa aksi membubarkan diri sekitar pukul 17.30 WIB dengan
tertib. (empas-01)
About The Author
