Jakarta, hariandialog.co.id.- Organisasi pers, gabungan pers
mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi, melakukan aksi unjuk rasa
terkait revisi Undang-Undang Penyiaran atau UU Penyiaran di depan
gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta, Senin, 27
Mei 2024 mulai jam 09.00 pagi hingga siang.
Pendemo yang berkumpul di bawah jembatan fly over Gatot
Subroto, Jakarta Pusat itu sambil berjalan meneriakkan “ menolak
pasal-pasal bermasalah dalam revisi UU Penyiaran yang saat ini sedang
digodok di DPR”
Dalam keterangan tertulis, sejumlah organisasi pers menilai
pasal-pasal perubahan untuk UU Penyiaran akan membungkam kebebasan
pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang merupakan pilar
utama dalam sistem demokrasi.
Adapun organisasi yang ikut menandatangani keterangan ini, yakni
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) Jaya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
Jakarta Raya, Pewarta Foto Indonesia (PFI), hingga sejumlah organisasi
dan LBH lainnya.
“Revisi UU ini mengandung sejumlah ketentuan yang dapat digunakan
untuk mengontrol dan menghambat kerja jurnalistik,” kata Senin, 27
Mei 2024.
Menurut mereka, beberapa pasal bahkan mengandung ancaman pidana bagi
jurnalis dan media yang memberitakan hal-hal yang dianggap
bertentangan dengan kepentingan pihak tertentu. “Ini jelas
bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita
perjuangkan bersama,” tulisnya.
Tidak hanya jurnalis, sejumlah pasal dalam revisi UU Penyiaran
juga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi, dan diskriminasi
terhadap kelompok marginal. “Kekangan ini akan berakibat pada
memburuknya industri media dan memperparah kondisi kerja para buruh
media dan pekerja kreatif di ranah digital.”
Berikut merupakan poin-poin tuntutan dan penolakannya:
1. Ancaman Terhadap Kebebasan Pers
Pasal-pasal bermasalah dalam revisi ini memberikan wewenang berlebihan
kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk mengatur konten media, yang
dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap
pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf
pasal 8A huruf q, pasal 50B huruf c dan pasal 42 ayat 2.
2. Kebebasan Berekspresi Terancam
Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan konten tidak hanya
membatasi ruang gerak media, tetapi juga mengancam kebebasan
berekspresi warga negara, melalui rancangan sejumlah pasal yang
berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.
3. Kriminalisasi Jurnalis
Adanya ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita yang
dianggap kontroversial merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi
jurnalis.
4. Independensi Media Terancam
Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada
pihak-pihak tertentu, yang merusak independensi media dan
keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf pasal 51E.
5. Berpotensi Mengancam Lapangan Kerja Bagi Pekerja Kreatif
Munculnya pasal bermasalah yang mengekang kebebasan berekspresi
berpotensi akan menghilangkan lapangan kerja pekerja kreatif, seperti
tim konten Youtube, podcast, pegiat media sosial dan lain sebagainya.
Dari sejumlah poin itu, gabungan organisasi pers meminta DPR untuk
segera menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran yang
mengandung pasal-pasal bermasalah ini.
DPR juga harus melibatkan organisasi pers, akademisi, dan masyarakat
sipil dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers
dan kebebasan berekspresi. Selain itu, organisasi pers meminta DPR
untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat harus sejalan
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan pers.
Sebagai informasi, RUU Penyiaran ini dijadwalkan akan disidangkan di
Badan Legaslasi DPR pada 29 Mei 2024. Agendanya yakni pengambilan
keputusan atau pendapat mini fraksi atas hasil pengharmonisasian RUU
tentang penyiaran.
Berdasarkan pantauan wartawan, para demonstran datang sekitar pukul
09.40 WIB. Massa berjalan beriringan dari sekitaran GBK sebelum
berhenti di depan Gedung DPR. Mereka membawa banner bertuliskan “Tolak
Revisi UU Penyiaran” dan “Dukung Kebebasan Pers.”
Sebelum memulai orasi, massa mengumpulkan ID card wartawan, poster,
kamera, hingga peralatan liputan mereka di depan sebagai aksi
simbolik. (tob).
